BLORA BELAJAR AKUNTABILITAS PEMERINTAHAN KE BANYUWANGI 

Pemkab Blora melalui Bagian Organisasi dan Tata Laksana (Ortala) Setda Blora melakukan studi tiru tentang akuntabilitas pemerintahan di Pemkab Banyuwangi, Jawa Timur. 

“Kami berangkat ke Banyuwangi bersama beberapa Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lainnya untuk studi tiru tentang penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Sakip) dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lakip),” ucap Kabag Ortala, Riyatno, Selasa (16/5/2017). 

Menurut Riyatno, OPD yang akan diajak adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD), Inspektorat serta Dinas Komunikasi dan Informatika (Dinkominfo). 

Ketika ditanya alasan mengapa memilih studi tiru ke Banyuwangi, pihaknya menyatakan bahwa Kabupaten Banyuwangi Provinsi Jawa Timur merupakan satu-satunya kabupaten sekaligus pertama di Indonesia yang mendapatkan nilai A dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) tentang penerapan Sakip-Lakip. 

“Banyuwangi pada bulan Januari 2017 lalu memperoleh nilai A dari Kemenpan-RB, karena penerapan Sakip-Lakip di kabupaten ujung timur pulau Jawa tahun 2016 ini paling baik di antara kabupaten lainnya di Indonesia. Sementara untuk Blora hanya dapat nilai CC, sehingga harus belajar kesana,” lanjut Riyatno. 

Dengan studi tiru ke Banyuwangi tersebut, nantinya ia berharap Blora bisa meniru pelaksanaan Sakip-Lakip yang ada disana. Sehingga kedepan Kabupaten Blora minimal nilainya bisa naik menjadi B. 

Untuk diketahui, Sakip adalah sistem yang merupakan integrasi dari sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja yang selaras dengan pelaksanaan sistem akuntabilitas keuangan. Terdapat empat fokus pelaporan dan evaluasi, yaitu laporan anggaran, kinerja output program pembangunan, kinerja outcome program, dan kinerja sasaran. Paradigma pemerintahan digeser bukan lagi pada berapa anggaran yang disiapkan dan dihabiskan, tapi berapa besar kinerja dihasilkan. 

Sedangkan Lakip adalah wujud pertanggungjawaban pejabat publik kepada masyarakat tentang kinerja lembaga pemerintah selama satu tahun anggaran. Proses kinerja setiap organisasi perangkat daerah diukur, dievaluasi, dianalisis dan dijabarkan dalam bentuk Lakip. Lakip merupakan produk akhir Sakip yang menggambarkan kinerja yang dicapai oleh suatu instansi pemerintah atas pelaksanaan program dan kegiatan yang dibiayai APBN/APBD. 

“Manfaat dari Lakip bisa dijadikan bahan evaluasi terhadap instansi pemerintah yang bersangkutan selama satu tahun anggaran. Sehingga masyarakat bisa memahami apa saja yang dilakukan pemerintah daam satu tahun anggaran. Kami menargetkan Pemkab Blora mendapatkan nilai B Sakip-Lakip. Untuk mewujudkan hal itu, perlu adanya kesatuan gerak sejumlah OPD terkait karena Sakip-Lakip saling terintegrasi antar OPD,” tandasnya.

Pada bulan Maret lalu Blora belajar tentang kehumasan dan kepariwisataan ke Banyuwangi. (Dinkominfo Kab. Blora | Tim)  

Kodim Blora Gelar Sosialisasi TMMD Sengkuyung II Tahun 2017 

Kodim 0721 Blora menggelar sosialisasi kegiatan TMMD Sengkuyung Tahap II tahun 2017 di Balai Desa Bedingin, Kecamatan Todanan, Rabu (21/6). Sosialisasi ini dilakukan  sebagai awal kegiatan pelaksanaaan yang direncanakan dibuka tanggal 4 Juli  2017.

Selengkapnya...

Jalan Penghubung Antar Kecamatan Akan Di Cor Beton

Bupati Blora Djoko Nugroho dalam kunjungannya ke Kecamatan Kradenan baru-baru ini mengatakan bahwa Pemkab tahun ini akan mulai melakukan perbaikan dengan sistem cor beton di ruas jalan penghubung Desa Pilang Kecamatan Randublatung menuju Mendenrejo Kecamatan Kradenan.

Selengkapnya...

Pemkab Fasilitasi Mudik Gratis Jakarta - Blora

Pemerintah Kabupaten Blora menyelenggrakan program Mudik Gratis kepada warga masyarakat dari Jakarta menuju kampung halaman di Blora. Sebanyak 108 pemudik dari Jakarta dan sekitarnya difasilitasi dua bus besar oleh Pemkab Blora secara gratis untuk pulang ke kampung halaman.

Selengkapnya...

Kodim Blora dan DPKP Gelar Rapat Koordinasi LTT Pajale

Dalam rangka pencapaian swasembada pangan di wilayah Kabupaten Blora, Kodim 0721/Blora bersama Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Blora menggelar rapat koordinasi membahas luas tambah tanam (LTT) Padi, Jagung, dan Kedelai (Pajale). 

Selengkapnya...

Polsek Cepu Gelar Buka Bersama Anak Yatim

Polsek Cepu memanfaatkan momentum bulan Ramadhan 1438 H untuk meningkatkan silaturahmi dan berbagi kepada anak yatim piatu. Acara dihardiri Danramil 05/Cepu Kodim 0721/Blora Kapten Inf Ribut Agiyoko, SH. 

Selengkapnya...

PEMKAB BLORA FASILITASI LAYANAN INTERNET TAK BERBAYAR

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Blora melalui Dinas Komunikasi dan Informatika (Dinkominfo) mengembangkan layanan dan fasilitas internet gratis atau tidak berbayar kepada warga masyarakat. Demikian hal itu disampaikan oleh Kepala Dinkominfo Kab. Blora, Drs. Sugiyono, M,Si.

Selengkapnya...

Pelaku UMKM Blora Ikuti Score Plus Training

Puluhan pelaku usaha mikro kecil menengah (UMKM) Kabupaten Blora selama sebulan lebih menerima bimbingan “Score Plus Training” dari Sampoerna dan BEDO Score Bali. Mereka dilatih tentang desain, pemasaran, pameran, pengembangan produk, ekspor dan pengembangan perusahaan. 

Selengkapnya...

Pemeriksaan Mamin di Swalayan   

Dinas Perdagangan Koperasi dan UKM (Dindagkop UKM) bersama Dinas Kesehatan, Satpol PP, dan Polisi melakukan razia makanan dan minuman di swalayan yang ada di wilayah Kota Blora. Hal itu dilakukan untuk mencegah beredarnya makanan dan minuman kadaluarsa dan menyalahi standart kesehatan. 

Selengkapnya...

Kawasan Wisata Religi Makam Sunan Pojok Mulai Ditata 

Kepala Dinas Kepemudaan Olahraga Kebudayaan dan Pariwisata (Dinporabudpar) Blora Drs. Kunto Aji mengatakan penataan kawasan Makam Sunan Pojok Kota Blora mulai dilaksanakan sejak hari Selasa (30/5). Sejumlah pekerja melakukan pemasangan pagar dari seng sebagai batas pengerjaan proyek. Penataan itu dianggarkan melalui APBD Kabupaten tahun 2017 sebesar Rp833.000.000,00.

Selengkapnya...

Kemendes PDTT Tertarik Kembangkan Wisata Kedungpupur 

Potensi Wana Wisata Migas Kedungpupur di Desa Ledok Kecamatan Sambong Kabupaten Blora terus menjadi perhatian berbagai stakeholder. Setelah bulan lalu Pertamina EP Asset 4 Cepu berminat mengucurkan dana CSR ratusan juta untuk pengembangan Kedungpupur, kini giliran Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) yang terpikat. 

Selengkapnya...

LAYANAN INFORMASI PUBLIK

Gagak Rimang

Video Gallery


barong_p1.flv barong_p1.flv
Duration: 353
Date: October 18, 2014
Views: 0

barong_p2.flv barong_p2.flv
Duration: 266
Date: October 18, 2014
Views: 0

Link Daerah

   
 Badan Penanaman Modal dan Perijinan Kabupaten BLora    
     
 

 

     
   
     

S I M


Link Kecamatan