Blora - Berbagai upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat yang mudah, murah, dan cepat, terus dilakukan Pemerintah Kabupaten Blora. Salah satunya dengan menggagas pendirian Mall Pelayanan Publik (MPP).
Gagasan pendirian MPP itu disampaikan oleh Wakil Bupati Blora, H. Arief Rohman, M.Si saat melaksanakan inspeksi mendadak (sidak) pelayanan perijinan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) bersama Sekda dan Kepala BKD, Senin.
“Sudah saatnya kualitas pelayanan masyarakat ditingkatkan. Kita ingin Blora memiliki Mall Pelayanan Publik, yakni sebuah gedung terpadu yang berisi semua pos pelayanan dari seluruh Organisasi Perangkat Daerah dan instansi vertikal,” katanya.
Dengan demikian untuk mengurus dokumen dan perizinan, masyarakat tidak perlu berpindah-pindah lokasi, cukup di gedung ini saja semuanya bisa diurus.
“Jadi nanti dari Dindukcapil membuka pos pelayanan administrasi kependudukan, DPMPTSP membuka pos pelayanan perijinan dan penanaman modal, Dinas Kesehatan membuka pos pelayanan informasi kesehatan, dan masih banyak lainnya, termasuk pelayanan SIM, hingga perpajakan Samsat. Semuanya ada di dalam satu gedung,” lanjut Wakil Bupati.
Wakil Bupati Blora mencontohkan pelaksanaan MPP di Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur yang dinilai telah sukses dan ditetapkan menjadi percontohan oleh Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemen PAN-RB).
“Konsepnya seperti apa, nanti kita akan matur ke Bapak Bupati dahulu. Tolong Pak Sekda untuk mulai disiapkan,” kata Wakil Bupati.
Kepala DPMPTSP Blora, Drs. Purwanto MM menyatakan bahwa pihaknya telah beberapa kali melakukan studi banding pendirian MPP di beberapa daerah untuk menginisiasi pendirian MPP di Kabupaten Blora.
“Kami telah beberapa kali belajar tentang MPP, diantaranya ke Banyuwangi, Sidoarjo, Banyumas dan Batam,” ucapnya.
Untuk diketahui, hingga kini di Provinsi Jawa Tengah baru Kabupaten Banyumas yang mendirikan MPP. MPP di Kabupaten Banyumas diresmikan langsung oleh Menteri PAN-RB pada pertangahan Januari 2019 lalu yang melayani 104 jenis pelayanan masyarakat. (Dinkominfo Kab. Blora/Tim).