Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Blora menyelenggarakan rapat paripurna dengan acara Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi terhadap ranperda tentang perubahan APBD Kabupaten Blora Tahun Anggaran 2017, Senin (25/9).
Rapat paripurna berlangsung di ruang pertemuan DPRD Blora dengan dipimpin Wakil Ketua DPRD Sri Handayani didampingi sejumlah pimpinan DPRD dan dihadiri Bupati Blora Djoko Nugroho, Forkopimda, pimpinan OPD, pimpinan BUMN/BUMD.
Melalui juru bicara Gabungan Fraksi-Fraksi, Irma Isdiyana, antara lain disampaikan bahwa usulan dan saran serta masukan bisa dipergunakan sebagai acuan oleh Pemkab Blora dalam mengambil keputusan.
Gabungan Fraksi-Fraksi (Demokrat, Golkar, PDIP, PKB, PPP, PKS, Gerindra, Nasdem/Hanura) mengapresiasi atas kinerja yang harmonis antara DPRD dan Pemkab Blora dalam proses hingga penetapan APBD yang tepat waktu.
Sehubungan dengan adanya pengurangan DAU, maka program yang tertunda dapat diusulkan kembali pada tahun berikutnya.
Meski penetapan APBD tidak terlambat, menurut penilaian Gabungan Fraksi-Fraksi DPRD Blora, penyerapan masih rendah.
“Sampai dengan perubahan APBD 2017, Gabungan Fraksi-Fraksi DPRD Blora menilai penyerapan pajak daerah dari Hotel dan Restoran masih rendah,” kata Irma Isdiyana.
Lebih lanjut disampaikan, kondisi beberapa wilayah Kabupaten Blora yang mengalami kekeringan, OPD terkait diminta turun langsung ke lapangan untuk memberi bantuan karena sudah ada dana tak terduga yang dialokasikan. Petugas dari BPBD diminta lebih sigap mengatasi di daerah bencana.
“Gabungan Fraksi-Fraksi DPRD Blora mengapresiasi droping air dari Polres yang dipimpin langsung oleh Kapolres Blora. Ke depan pembangunan embung perlu diperbanyak,” jelasnya.
Di sektor pertanian Gabungan Fraksi-Fraksi DPRD Blora meminta Pemkab Blora dan KP3 untuk melakukan langkah strategis dalam mengantisipasi kelangkaan pupuk pada musim tanam pertama (MT I). Distributor pupuk yang diduga nakal segera ditindak tegas.
“Kelangkaan pupuk bersubdisi bisa diantisipasi dengan menggunakan kartu tani,” ucapnya.
Gabungan Fraksi-Fraksi DPRD Blora juga menyoal penerangan jalan umum masih kurang merata sehingga perlu diidentifikasi.
Selanjutnya Gabungan Fraksi-Fraksi DPRD Blora, menilai bahwa iklim investasi di Kabupaten Blora masih kurang bersahabat, sehingga perlu dicari akar persolaan untuk menarik investor di Kabupaten Blora.
Terkait pendidikan, Gabungan Fraksi-Fraksi DPRD Blora antara lain meminta Pemkab Blora untuk mengupayakan dan mempehatikan putra daerah yang berprestasi namun kurang mampu sehingga mendapatkan beasiswa di perguruan tinggi.
Dalam pelaksanaan pendidikan, menurut Gabungan Fraksi-Fraksi DPRD Blora, perlu mengacu Peraturan Presiden RI Nomor 87 Tahun 2017 tentang pendidikan karakter.
Masih menurut pemandangan umum Gabungan Fraksi-Fraksi DPRD Blora, Pemkab Blora diminta lebih intensif melakukan pendampingan pengelolaan dana desa sehingga dugaan penyimpangan bisa diminimalisir.
Di akhir pemandangan umum Gabungan Fraksi-Fraksi DPRD Blora menyampaikan perlu adanya Peraturan Daerah terkait pasar moderen dan pasar tradisional sehingga tidak menimbulkan keresahan pedagang pasar.
Rapat dilanjutkan pada beberapa jam berikutnya dengan agenda jawaban Bupati Blora atas pemandangan umum Gabungan Fraksi-Fraksi DPRD Blora. (Dinkominfo Kab. Blora).