Bupati Blora. H. Arief Rohman, S.IP., M.Si., pada Selasa pagi (26/10/2021) membuka acara Sosialisasi Pembentukan Forum Komunikasi Lembaga Pelatihan dengan Industri Daerah (FKLPID) tingkat Kabupaten Blora yang diselenggarakan Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja melalui UPTD Balai Latihan Kerja.
Bertempat di ruang pertemuan Hotel Al-Madina Blora, acara dihadiri langsung oleh Direktur Bina Kelembagaan Pelatihan Vokasi, Agung Nur Rohmad, S.T., dari Kementerian Tenaga Kerja, dan Ketua FKLPID Pusat, Yusuf Adriyanto.
Sedangkan pesertanya adalah perwakilan dari lembaga pelatihan masyarakat sektor swasta dan milik daerah. Berikut komunitas pekerja yang ada di Kabupaten Blora.
Dalam acara tersebut, Bupati menyatakan dukungannya untuk pembentukan FKLPID di Kabupaten Blora guna membangun sinergitas peningkatan pelatihan kerja untuk masyarakat umum yang berujung pembukaan peluang usaha hingga pengurangan pengangguran.
Bupati mengatakan, saat ini kita dihadapkan pada dua tantangan dalam dunia kerja, yakni adanya bonus demografi dan revolusi industri 4.0.
Bonus demografi harus kita sikapi dengan peningkatan peluang kerja dan investasi agar tidak terjadi peningkatan pengangguran.
"Caranya dengan menyinergikan unit-unit pelatihan kerja yang ada agar lebih maksimal memberikan pelatihan kerja kepada masyarakat,” ucap Bupati.
Kemudian untuk menghadapi revolusi industry 4.0 yang mulai ditandai dengan banyaknya aktivitas pemenuhan kebutuhan sehari-hari berbasis teknologi, Bupati minta peluang ini bisa ditangkap dengan mengakomodir pelatihan kerja yang berbasis teknologi juga.
"Jadikan bonus demografi dan revolusi industry 4.0 sebagai peluang untuk tumbuh, bukan justru melemah,” kata Bupati.
Bupati berharap FKLPID Blora bisa menyikapi ini dengan baik. Apalagi menurutnya saat ini banyak anak-anak milenial yang mulai menggeluti usaha pertanian dan perkebunan di tengah pandemi.
“Kedepan tidak hanya Kementerian Tenaga Kerja saja, kita juga ingin rangkul Kementerian Pertanian, Kementerian Desa dan lainnya untuk bisa memberikan pelatihan kerja kepada anak-anak muda kita. Mari bersama-sama bergerak menyambut bonus demografi dan revolusi industry 4.0 dengan baik,” ajak Bupati.
Sementara itu, Direktur Bina Kelembagaan Pelatihan Vokasi, Agung Nur Rohmad, S.T., dari Kementerian Tenaga Kerja, menekankan pentingnya 3 aksi dalam mejalankan program pelatihan kerja.
Baik melalui BLK Pemerintah maupun BLK Komunitas maupun lembaga pelatihan kerja swasta lainnya.
“FKLPID yang beranggotakan beragam lembaga pelatihan kerja harus bisa melakukan tiga hal, yakni menyusun program yang bagus sesuai kebutuhan dan perkembangan terkini, perbanyak mitra pelatihan, dan lakukan branding agar lebih dikenal masyarakat luas. Jika ini bisa terlaksana dengan baik, inshaAllah sukses,” ujar Agung Nur Rohmad.
Pihaknya menyadari, tingginya pertambahan angkatan kerja terbuka di Indonesia yang mencapai hampir 2 juta orang per tahun menuntut adanya ketersediaan lapangan kerja yang memadahi.
Sedangkan kemampuan pembukaan lapangan pekerjaan menurutnya per tahun hanya sekitar 250 hingga 300 ribu lowongan saja.
“Sehingga tidak mungkin hanya dibebankan kepada pemerintah saja. Kami harus menggandeng sektor swasta untuk ikut serta membuka peluang usaha melalui pelatihan kerja. Seperti melalui BLK Pemda, BLK Komunitas atau lembaga lainnya,” tambahnya.
Saat ini di Indonesia sudah ada 96 FKLP di tingkat daerah, diharapkan bisa membantu pemerintah menyelaraskan dan meningkatkan program pelatihan kerja untuk pengurangan pengangguran. (Tim Dinkominfo/Prokompim).