Pemerintah Kabupaten Blora melaksanakan pelantikan dan pengambilan sumpah/janji jabatan kepada sejumlah pejabat. Pelantikan dipimpin langsung oleh Bupati Djoko Nugroho bertempat di pendopo rumah dinas bupati Blora, Selasa (7/1/2020)
Sebanyak 159 posisi jabatan yang diisi oleh pejabat baru maupun pejabat lama yang digeser atau mutasi. Di antaranya pejabat administrator, pengawas, fungsional dan kepala sekolah di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Blora.
Dari 159 pejabat yang dilantik, terdiri dari 130 jabatan struktural (administrator, pengawas, fungsional), 5 jabatan pengawas sekolah, dan 24 jabatan kepala sekolah (SD-SMP sederajat).
Pelantikan dilaksanakan dengan khidmat, dengan didampingi para rohaniawan masing-masing dan dihadiri Sekda Komang Gede Irawadi, SE, M.Si, Plt. Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Blora, Drs. Heru Eko Wiyono, M.Si dan seluruh Kepala OPD terkait.
“Pelantikan ini memang jumlahnya terlihat banyak karena ada perubahan nama lembaga atau nomenklatur baru sehingga pejabatnya harus dilantik lagi meskipun posisinya tetap, sebagian ada yang digeser atau mutasi, serta promosi guna mengisi posisi jabatan yang kosong karena pejabatnya sudah purna,” ucap Bupati.
Contoh nomenklatur baru adalah perubahan nama bagian di lingkungan Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten Blora. Salah satunya Bagian Humas dan Protokol kini berubah menjadi Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan sehingga meskipun pejabatnya sama, namun tetap dilantik kembali sesuai peraturan perundang-undangan yang mengaturnya.
Bupati meminta semuanya bisa menjalankan jabatannya dengan amanah dan sungguh-sungguh untuk bersama-sama menyukseskan pembangunan di Kabupaten Blora.
Dalam kesempatan itu, Bupati menyampaikan lima tujuan pembangunan nasional yang harus didukung oleh daerah, yakni pembangunan infrastruktur, pembangunan sumber daya manusia, penyederhanaan regulasi, transformasi ekonomi dan reformasi birokrasi.
Ketika ditanya tentang masih adanya kekosongan jabatan eselon dua untuk posisi kepala dinas, Bupati Djoko Nugroho menyampaikan bahwa pihaknya akan mengajukan izin ke Kementerian Dalam Negeri agar bisa menyelenggarakan Asesmen Kompetensi Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama.
“Ya, kita akui masih ada beberapa dinas yang kosong seperti Dinas Kesehatan, BKD, dan Dinas Perinaker. Kita akan ajukan izin terlebih dahulu ke Kemendagri agar bisa menggelar assessment. Semoga diizinkan sehingga bisa segera terisi. Apalagi akhir tahun nanti juga banyak eselon dua yang masuk masa pensiun,” lanjut Bupati.
Dalam acara tersebut juga dilakukan pelantikan dan pengambilan sumpah/janji pengurus Dewan Pendidikan Kabupaten Blora untuk masa jabatan 2020-2024 yang diketuai oleh Mas Sugiarto, S.Pd, M.Pd, dengan jumlah anggota 10 orang dari beragam latar belakang profesi.
Bupati berpesan agar Dewan Pendidikan bisa mendorong terciptanya peningkatan mutu pelayanan pendidikan dengan memberikan pertimbangan, arahan dan dukungan tenaga, sarana dan prasarana, serta pengawasan pendidikan di Kabupaten Blora.
Pendidikan, menurut Bupati Djoko Nugroho menjadi hal yang sangat penting bagi pembangunan SDM di Indonesia. Oleh sebab itu, pihaknya menginginkan Dewan Pendidikan bisa bersinergi dengan Dinas Pendidikan untuk membangun pendidikan yang berkualitas. (Dinkominfo Kab. Blora/Tim).