Menanggapi adanya rencana aksi demonstrasi atau orasi solidaritas muslim Rohingya di Candi Borobudur Magelang oleh beberapa ormas Islam tertentu yang dikabarkan dilaksanakan  Jumat (8/9/2017), Bupati Djoko Nugroho memberi imbauan dan arahan kepada warga Blora.

Arahan itu disampaikan dalam Rapat Koordinasi Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) bersama jajaran Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (FORKOPIMDA) di Kantor Kemenag Kab.Blora, Rabu (6/9/2017). Bupati secara tegas melarang warganya untuk mengikuti aksi di Magelang.

Menurut Bupati Djoko Nugroho tragedi yang terjadi pada kaum Rohingya di Negara Bagian Rakhine Myanmar merupakan tragedi krisis kemanusiaan, sehingga jangan dikait-kaitkan dengan isu agama, apalagi sampai menggelar aksi.

“Kita sepakat, bahwa apa yang terjadi pada saudara saudara Rohingya di Myanmar adalah krisis kemanusiaan. Tidak ada sangkut pautnya dengan agama, sehingga saya minta seluruh warga Blora jangan mudah terprovokasi untuk mengikuti aksi aksi yang menyudutkan agama tertentu,” tegasnya.

Ia menyatakan keprihatinannya atas tragedi yang terjadi dan mengajak seluruh umat beragama di Kabupaten Blora untuk bersama-sama memberikan bantuan yang manfaatnya bisa langsung dirasakan kaum Rohingya. Salah satunya dengan mendirikan posko bantuan dan menggelar acara doa bersama, bukan aksi demo.

Hal yang sama juga disampaikan Kapolres Blora AKBP Saptono SIK, MH. Ia menegaskan bahwa apa yang terjadi pada kaum Rohingya merupakan krisis kemanusiaan akibat adanya masalah intern di negara tersebut, bukan masalah agama. Seluruh umat beragama di Blora diminta tidak terprovokasi untuk mengikuti aksi di Magelang yang rawan ditumpangi oleh kepentingan tertentu sehingga berpotensi digiring ke isu SARA.

“Demo di Candi Borobudur tidak diijinkan, karena ini merupakan situs cagar budaya dan dilarang oleh undang-undang. Tragedi krisis kemanusiaan di Myanmar tidak ada hubungannya dengan Candi Borobudur. Jadi kalau niatnya ingin membantu saudara kita Rohingya, lebih baik kita doakan di tempat ibadah masing-masing atau mengirimkan donasi bantuan kesana,” terangnya.

Di tempat yang sama, disaksikan jajaran Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Blora yang terdiri dari Bupati Djoko Nugroho, Kapolres AKBP Saptono SIK MH, Kepala Kejari Yulitaria SH, MH, Wakil Ketua Pengadilan Negeri Blora, Makmurin Kusumastuti, S.H.,M.H, Kepala Kemenag Drs. H. Nuril Anwar SH, MH dan lainnya. Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Kabupaten Blora menyatakan sikapnya terkait tragedi Rohingya.

Pernyataan sikap itu disampaikan oleh Ketua FKUB Blora, H Ishad Shofawi bersama seluruh anggotanya dari tokoh lintas agama se Kabupaten Blora. Adapun beberapa point penting sikap FKUB terhadap tragedi Rohingya adalah sebagai berikut :
1. Bahwa FKUB menolak kekerasan umat beragama dalam bentuk apapun
2. Menjalin kerukunan antar umat beragama di masyarakat Kabupaten Blora
3. Mengimbau kepada warga masyarakat Kabupaten Blora untuk tidak terprovokasi berita di media sosial yang belum tentu kebenarannya
4. Mendoakan masyarakat Rohingya agar masalahnya bisa segera selesai dan dapat hidup dengan damai
5. Untuk masyarakat Blora untuk tidak ikut dalam aksi solidaritas di Candi Borobudur dan diharapkan berdoa di tempat ibadah masing-masing

“Sikap ini kami rumuskan atas kesepakatan bersama dan telah ditanda tangani di depan Bupati, Kapolres dan jajaran Forkopimda lainnya. Kami berharap masalah yang terjadi terhadap saudara kita kaum Rohingya bisa segera diselesaikan dengan damai,” terang Ishad Shofawi.

Perwakilan tokoh agama Budha, Ngatno, yang hadir dalam acara tersebut juga menyatakan bahwa dirinya sebagai wakil umat Budha Kabupaten Blora ikut mengecam terjadinya tragedi krisis kemanusiaan pada kaum Rohingya di Myanmar.

“Ini krisis kemanusiaan. Dalam ajaran agama Budha yang kami peluk, sang Budha selalu mengajarkan cinta damai terhadap sesama. Tidak ada ajaran yang mengajarkan kekerasan. Kami berharap pemerintah Myanmar bisa menyelesaikan masalah dengan damai dan menjunjung tinggi nilai nilai kemanusiaan. Jangan disangkut pautkan dengan isu agama,” ujarnya.

Senada dengan Ngatno, Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Blora, Ngastoyo S.PdI juga menyatakan hal yang sama. Ia sepakat bahwa yang terjadi di Myanmar adalah sebuah krisis kemanusiaan dan kaum Rohingya membutuhkan uluran bantuan segera.

“Daripada ikut demo, saya pikir lebih baik mengidentifikasi apa yang saat ini diperlukan kaum Rohingya disana sehingga kita bisa memetakan bantuan yang tepat sasaran dan sesuai kebutuhan. Kalau mereka butuh obat-obatan, kita kirim bantuan obat. Kalau butuh sembako, kita kirim bahan pangan. Sehingga bisa dirasakan betul manfaatnya,” ucap Ngastoyo.

Ia mengaku saat ini Muhammadiyah sedang melaksanakan persiapan penyaluran bantuan ke Rohingya dan mengajak ormas lainnya untuk bersama-sama melakukan hal yang sama.

Adapun Ketua Pimpinan Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Blora, H Aunur Rofiq Msi memastikan bahwa seluruh banom dan organisasi yang ada dibawah NU tidak ada yang akan berangkat ke Magelang untuk mengikuti aksi demo.

“Ansor, Banser, IPPNU, IPNU dan lainnya tidak ada yang akan berangkat ke Magelang. Kita anjurkan untuk melaksanakan penggalangan bantuan dan doa bersama,” kata Aunur Rofiq.

Mendengar beberapa pernyataan sikap tersebut, Bupati Djoko Nugroho langsung memberikan mengapresiasi kepada FKUB. Ia mempersilahkan masing-masing ormas atau agama untuk melakukan penggalangan bantuan untuk disalurkan ke Rohingya, dan dikoordinir bersama-sama.

Hadir dalam kegiatan itu perwakilan berbagai Ormas Islam di Blora, perwakilan Agama Kristen, Agama Katholik, Agama Budha, Agama Hindu dan Konghucu. Usai dibacakan, pernyataan sikap FKUB tersebut lantas ditandatangani bersama dan diserahkan kepada Bupati. (Dinkominfo Kab. Blora)