Pemerintah Desa bisa menggunakan anggaran dana desa untuk digunakan penanganan pencegahan Covid-19 di wilayah setempat. Hal itu dikemukakan oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Blora Komang Gede Irawadi, SE, M.Si dalam konferensi pers laporan dan informasi terkini perkembangan dan situasi Covid-19 dari Posko Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kabupaten Blora, Selasa (14/4/2020).
Sekda Blora mengatakan, dari hasil rapat yang digelar pemkab Blora, ada laporan di beberapa desa masih belum mengetahui bagaimana penggunaan dana desa untuk penanganan Covid-19.
“Ini mungkin perlu kita tekakan kembali bahwa 5 persen anggaran dari dana desa bisa digunakan untuk penanganan Covid-19 dan sudah ada edaran dari kami kepada camat dan seluruh kepala desa. Kami mohon itu untuk dipedomnani,” ungkapnya.
Pemerintah Kabupaten Blora, menurut Sekda, akan mengalokasikan anggaran tambahan dari sebelumnya sebesar Rp16 milyar untuk beberapa OPD.
“Dan ini juga kita siapkan sampai dengan bula Juli 2020. Jadi penanganannya ada tiga, yaitu kesehatan, penanganan dampak ekonomi dan sosial,” jelasnya.
Untuk penanganan kesehatan, menurut Sekda Blora, dianggarkan di Dinas Kesehatan, RSUD dr R. Soetijono Blora, RSUD dr R. Soeprapto Cepu, Dinas Perumahan Permukiman dan Perhubungan (Dinrumkimhub), Sat Pol PP dan 16 Kecamatan yang besarannya mencapai Rp28,9 milyar.
“Itu kita prediksi untuk penanganan kesehatan sampai dengan bulan Juli 2020,” ucapnya.
Kemudin untuk penanganan ekonomi dianggarkan sebesar Rp1,1 milyar yang penggarannya berada di Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil Menengah (Dindagkop UKM) untuk operasi pasar bahan-bahan pokok.
“Nanti kita lihat di bulan Ramadan tahun ini, harga-harga apa saja yang meningkat. Kita akan masuk dalam bentuk operasi pasar sehingga bisa menekan harga-harga kebutuhan pokok,” jelasnya.
Selanjutnya, penganggaran ekonomi ada di Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (DPKP) Blora berupa pengadaan pangan dan kebutuhan pokok dalam rangka menjaga ketahanan pangan.
“Ini sifatnya adalah cadangan saja. Apabila dibutuhkan baru kita keluarkan,” terangnya.
Berikutnya yang paling penting, kata Sekda Blora, adalah penyediaan jaring pengaman sosial atau safety net.
Saat ini, lanjut Sekda Blora, kalau dilihat dari jumlah penduduk kabupaten Blora pada tahun 2019 ini adalah 862.111 orang. Tingkat kemiskinan 11,32 persen.
“Artinya, per jiwa, masyarakat Blora yang masuk dalam tingkat kemiskinan 97.859 orang. Jadi tidak sampai 100 ribu,” jelasnya.
Jika dilihat jumlah Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) di kabupaten Blora, kata Sekda Blora, jumlahnya 108.969 KK.
Sedangkan warga yang dapat sembako dan PKH, berdasarkan data dari pusat, sebanyak 64.346 KK, sehingga masih ada jumlah DPKS non sembako sebanyak 44.643 KK yang rencananya akan ada sembako tambahan atau perluasan KKS sebanyak 31.917 KK.
Dengan demikian kepada warga masyarakat kabupaten Blora yang belum mendapatkan bantuan dari pusat 11.459 KK.
“Kemudian ada tambahan dari kecamatan data non DPKS. Artinya masyarakat miskin yang belum masuk data DPKS sebanyak 14.945 KK, ditambah dengan pemudik yang kita rencanakan adalah 17.000 seperti data sekarang. Dan kalau kita lihat dari KK, sekitar 10 ribu KK, tapi masih kita rencanakan yang 10 ribu,” urainya.
Selanjutnya panti asuhan, pegawai yang PHK atau dirumahkan sebanyak 514. Pedagang kaki lima dan UMKM sekitar 118, 123 sehingga totalnya 16.049 orang. Sehingga kalau dijumlah total semuanya masyarakat yang masuk DPKS maupun non DPKS yang masih membutuhkan bantuan sebanyak 42.453 KK.
“Informasi terbaru dari Dinsos, bahwa pemerintah pusat memberikan bantuan sosial tunai sebanyak 8.679 KK yang rencananya diberikan Rp600 ribu selama tiga bulan. Sehingga kalau kita kurangkan ada 33.774 warga masyarakat Blora yang harus dibantu,” ungkapnya.
Pemkab Blora, menurut Sekda sudah merencanakan yang akan dibiayai sebanyak 16.049, karena data terbaru 33.774 KK.
“Mudah-mudahan nanti kita akan usulkan juga ke pemerintah provinsi untuk dapat dibantu, dan sisanya dari pemerintah kabupaten. Rencananya kita akan berikan bantuan senilai Rp200 ribu selama 9 bulan per KK sampai dengan bulan Desember 2020,” jelasnya.
Terkait harga gula di Blora yang mencapai Rp18.000/kg Sekda Blora segera melakukan koordinasi dengan pabrik GMM setelah musim giling agar melakukan operasi pasar selama Ramadan 2020.
Sekda kembali mengingatkan kepada warga masyarakat supaya mentaati aturan dari pemerintah dalam upaya pencegahan Covid-19 seperti social distancing, biasakan cuci tangan pakai sabun dan pakai masekr bila keluar rumah. (Dinkominfo Kab. Blora).