Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Blora mencanangkan pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).
Acara dilaksanakan di ruang pertemuan BPS Blora dengan dihadiri dan disaksikan Bupati Blora Djoko Nugroho dan Forkopimda Blora serta sejumlah pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Selasa (23/6/2020).
Pencanangan pembangunan WBK dan WBBM berlangsung tertib dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat mulai pemeriksaan suhu tubuh, cuci tangan pakai sabun dan hand sanitizer, memakai masker serta mengatur jarak tempat duduk.
Kepala BPS Blora Drs. Heru Prasetyo dalam sambutannya mengemukakan bawa proses membangun Zona Integritas di BPS Blora telah dirintis sejak tahun 2018. Proses membangun Zona Integritas tersebut membutuhkan kerja keras yang panjang dan konsisten.
“Oleh karenanya semua pihak, mulai dari unsur pimpinan sampai staf harus memiliki komitmen yang kuat, punya mindset, pola pikir dan budaya kerja yang sama sehingga keberhasilan membangun Zona Integritas ini dapat dicapai,” terangnya.
Dijelaskan, syarat menuju Zona Integritas antara lain adalah opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dan nilai implementasi SAKIP dengan nilai minimal CC (Cukup Baik).
“Alhamdulillah syarat tersebut sudah kami penuhi,” ucapnya.
Semua ini, lanjutnya, merupakan upaya seluruh jajaran BPS Kabupaten Blora yang telah bekerja secara sungguh-sungguh dalam mewujudkan birokrasi yang bersih dalam melayani sesuai dengan nilai/cire value BPS, yakni Profesional, ber-Integritas dan Amanah atau PIA.
Beberapa inovasi dalam rangka menuju pelayanan prima secara bertahap dan berkelanjutan akan terus dilakukan. Di sisi lain kemudahan memperoleh data statistik yang up to date, berkualitas dan independen kini merupakan sebuah keniscayaan.
“Untuk itu beberapa terobosan pelaksanaan sensus/survei sudah kami lakukan dengan menggunakan aplikasi dan sentuhan teknologi informasi,” jelasnya.
Sebagai contohnya, sudah melakukan Sensus Penduduk (SP) online yang baru saja berakhir. Pihaknya juga punya survei pengamatan KSA padi dan jagung dengan teknologi satelit.
Kemudian, pada saat ini sedang dilaksanakan updating Potensi Desa 2020 secara Computer Assistet Personal Interviewing (CAPI) terhadap semua Desa/Kelurahan.
“Data yang dihasilkan salah satunya akan dimanfaatkan untuk data pendukung dalam alokasi Dana Alokasi Umum,” lanjutnya.
Berdasarkan monitoring Dashbord SP Online 2020, tambah Heru, tercatat sebanyak 33.566 keluarga atau 112.901 penduduk kabupaten Blora (lebih kurang 13%) telah mengupdate data kependudukannya masing-masing.
Untuk itu, pihaknya mengucapkan terimakasih kepada Bupati Blora dan jajarannya sampai tingkat paling bawah yang telah turut serta mensosialisasikan dan berpartisipasi di dalam SP online tersebut sehingga pelaksanaanya berjalan lancar meskipun banyak dijumpai sejumlah kekurangan dan kendala di lapangan.
Selanjutnya setelah SP online tersebut, seluruh jajaran BPS se Indonesia akan melanjutkannya dengan melaksanakan pendataan penduduk di lapangan untuk mewujudkan tekad #MencatatIndonesia pada bulan September 2020.
“Nantinya para petugas sensus bersama dengan pengurus SLS (RT) akan mengunjungi keluarga yang belum mengikuti SP online,” tambahnya.
Disampaikan lebih lanjut, bahwa BPS sudah menerapkan program, Pemberian Data Sebelum Diminta (Pusat) dan program Data Nyanh Nyoh (Jawa Tengah) dimana untuk data statistik yang penting dan strategis suda dipersiapkan sebelum konsumen data memintanya.
“Semuanya itu disajukan dengan label Rp Nol alias gratis,” ucapnya.
Pihaknya juga merilis data dan informasi tersebut melalui website dan media sosial official, yakni web : blorakabbps.go.id, IG @bps_blora, twitter @BPSBLORA, facebook BPS Kabupaten Blora dan kanal youtube BPS Kabupaten Blora.
“Sehingga diharapkan data dan informasi statistik terkini yang kami hasilkan dapat diakses oleh siapa saja, kapan saja dan dimana saja,” kata dia.
Sementara itu, capaian dan penghargaan yang telah diraih BPS Kabupaten Blora, khususnya di tatakelola keuangan, di antaranya Terbaik Pertama, Pertanggungjawaban LPJ Bendahara Pengeluaran Tahun Anggaran 2018. Terbaik ketiga, Pengelolaan Satker Lingkup KPPN Purwodadi tahun 2017 dan terbaik ketiga Pengelolaan Satker Lingkup KPPN Purwodadi tahun 2016.
Pada pencanangan pembangunan Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) dilaksanakan dengan penandatanganan piagam yang dilakukan Kepala BPS Blora, Bupati, Kepala Kejaksaan Negeri, Ketua Pengadilan Negeri Blora, Kapolres (diwakili Wakapolres), Dandim (diwakili Kasdim) dan Ketua DPRD Blora.
“Selamat atas pencanangan pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) BPS Blora dalam rangka memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat. Semoga berkah,” kata Bupati Blora. (Dinkominfo Kab. Blora).