Bupati Blora Djoko Nugroho memimpin Rapat Koordinasi KP3 (Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida) Kab. Blora.
Rakor dilaksanakan di Ruang Pertemuan Setda Kab. Blora, Rabu (16/12/2020).
Mengawali rapat, Bupati menekankan bahwa informasi resmi terkait penanganan dan perkembangan Covid-19 di Kab. Blora akan dikeluarkan oleh dinas terkait.
“Terkait penanganan dan perkembangan Covid-19 informasi resmi akan dikeluarkan oleh Dinkominfo maupun Humas kita sehingga tidak terjadi penyebaran pemberitaan yang tidak benar,"ucap Djoko Nugroho.
Dalam kesempatan ini, Bupati meralat hal-hal yang pernah disampaikan beberapa
waktu yang lalu, agar masyarakat mempunyai pedoman-pedoman dalam menjalankan usahanya di Kab. Blora.
“Kalau kemarin kita dengar di beberapa media sosial mengatakan akan adanya PSBB, lockdown dan sebagainya itu tidak ada. Awalnya memang akan saya batasi terkait dengan waktu buka toko, maka hari ini saya ralat. Saya perintahkan Pak Sekda gunakan Perbup yang lama saja, tetapi kita melaksanakan insidentil sesuai dengan kondisi terkini. Jadi toko-toko, PKL buka seperti biasanya,” tegas Bupati.
Menyikapi angka persebaran Covid-19 yang cukup tinggi, Bupati kembali menekankan agar masyarakat menerapkan protokol kesehatan secara ketat.
Bupati juga berharap dengan diluruskannya beberapa hal yang sempat beredar di masyarakat, masyarakat dapat dengan tenang menjalankan usahanya di Kab. Blora.
Terkait dengan Rakor KP3, Bupati menyampaikan pandemi Covid-19 di tahun ini membuat angka kemiskinan di Kab. Blora meningkat.
“8 bulan pandemi Covid-19 membuat angka kemiskinan meningkat. Apakah ini terkait dengan pupuk ? Jelas iya dikarenakan hampir 75% masyarakat kita adalah petani. Pupuk merupakan kebutuhan utama petani, sementara distribusi pupuk dari pusat tidak sesuai kebutuhan petani. Serta di tahun 2021 nanti kebutuhan akan pupuk meningkat sementara kuota pupuk dari pusat berkurang. Ini PR kita semua,” ungkap Bupati Blora, Djoko Nugroho.
Bupati menegaskan tentang pentingnya pengawasan dari pemerintah untuk kelancaran pendistribusian pupuk mulai dari hulu sampai hilir.
"Saya minta para camat untuk selalu melakukan pengawasan tentang distribusi pupuk ini, jangan sampai masyarakat yang menderita dengan ketidaklancaran distribusi ini." ajak Bupati.
Sekretaris Daerah, Komang Gede Irawati, SE, M.Si, menambahkan tentang pentingnya diadakan rekonsiliasi dan penyelarasan data antara Kartu Tani dan E-RDKK (Elektronik Rencana Data Kebutuhan Kelompok).
"Saya meminta untuk segera dilaksanakan rekonsiliasi dan penyelarasan data antara Kartu Tani dan E-RDKK dengan BRI secara berkala sehingga resiko selisih data bisa diminimalisasikan dan tidak ada lagi pihak yang dirugikan, " ucap Sekda.
Acara dilanjutkan dengan paparan dari Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kab. Blora serta dari Dinas Perdagangan, Koperasi, dan UMKM Kab. Blora.
Rakor KP3 ini diikuti oleh Kodim 0721/Blora, Polres Blora, OPD terkait, serta Camat di lingkungan Pemerintah Kab. Blora.
(Dinkominfo Blora / Tim Liputan Prokompim Setda Blora)