Proyek strategis nasional (PSN) pembangunan Bendungan Randugunting yang dilaksanakan Kementerian PUPR melalui Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Pemali Juana di Desa Kalinanas, Kecamatan Japah memasuki tahap akhir.
Senin (29/11/2021) dilakukan ceremonial impounding atau penutupan bendungan untuk memulai pengisian air yang dilakukan oleh Bupati H. Arief Rohman, S.IP., M.Si.
Peresmian dimulainya pengisian air bendungan dilakukan Bupati dengan menandatangani batu prasasti dan penekanan tombol bersama dengan Kepala BBWS Pemali Juana, Kepala DPU SDA Tata Ruang Jawa Tengah, Forkopimda Blora, dan Kepala DPUPR dari Blora, Rembang, dan Pati.
Dengan peresmian ini, maka secara teknis saluran pengelak aliran sungai yang dibendung resmi ditutup untuk pengisian air di badan bendungan.
Muhammad Adek Rizaldi, S.T., M.Tech., Kepala BBWS Pemali Juana, selaku OPD teknis dibawah Kementerian PUPR yang melaksanakan pembangunan Bendungan Randugunting, menerangkan bahwa untuk pengisian air di bandungan ini akan memerlukan waktu ideal hingga satu bulan.
“Pengisian mulai dilakukan antara 15 hari hingga 30 hari, hingga nantinya muka air permukaan mencapai kedalaman 70 meter. Ini lebih cepat dari perkiraan desain awal kita dahulu. Disamping karena musim hujan juga adanya lalina bisa mendukung percepatan pengisian bendungan. Daya tampung bendungan ini mencapai 14,42 juta meter kubik,” ungkap Adek Rizaldi.
Menurutnya fungsi utama bendungan ini nantinya meliputi pemenuhan kebutuhan air bersih, irigasi lahan pertanian, konservasi sumber daya air dan pemulihan sumber air tanah di kawasan bendungan, dan pariwisata.
“Untuk pemenuhan air bersihnya, Blora akan dapat 100 liter per detik, Rembang dan Pati mendapat 50 liter per detik. Karena dimanfaatkan beberapa Kabupaten, maka akan kita bentuk semacam PDAM dari Provinsi untuk bekerjasama dengan PDAM Blora, Rembang dan Pati,” tambah Adek Rizaldi.
Sementara itu, Bupati H. Arief Rohman, S.IP., M.Si, usai peresmian pengisian air Bendungan Randugunting, mengucapkan terimakasih kepada Presiden dan jajarannya yang telah membangunkan Bendungan Randugunting.
“Kami mewakili masyarakat Kabupaten Blora mengucapkan terimakasih kepada Pak Presiden Jokowi, Menteri PUPR, dan BBWS Pemali Juana yang telah melaksanakan pembangunan bendungan ini, termasuk akses jalannya dari Japah sampai Bendungan Randugunting. Semoga nanti bisa berjalan lancar dan bermanfaat untuk masyarakat, tidak hanya untuk Blora saja namun juga Rembang dan Pati,” ujar Bupati Arief.
Pihaknya berharap setelah pengisian ini berjalan lancar, maka di akhir Desember 2021 atau awal Januari 2022 nanti bisa diresmikan oleh Presiden Jokowi.
“Karena ini proyek strategis nasional yang ada di Kabupaten Blora, bersamaan dengan Bandara Ngloram. Maka kami berharap di akhir Desember atau awal Januari nanti bisa diresmikan langsung oleh Bapak Presiden. Waktunya menyesuaikan beliau, kita akan berkirim surat,” lanjut Bupati.
Sedangkan untuk Pemprov Jateng, dirinya berharap agar Gubernur Jawa Tengah melalui Dinas PU Bina Marga dan Cipta Karya bisa memperbaiki jalan provinsi ruas Ngawen - Japah - Todanan. Agar saat peresmian nanti tamu-tamu dapat melintas dengan nyaman dan ekonomi masyarakat semakin mudah.
“Sedangkan untuk masyarakat Kalinanas, Gaplokan dan sekitarnya, mari kita jaga kelestarian hutan di sekitar bendungan ini agar usianya bisa awet, kita cegah sedimentasi dengan menjaga kelestarian hutan di sekitar bendungan. Akan kita sinergikan dengan Perhutani,” tambah Bupati.
Pihaknya juga mengaku segera akan meminta Dinas Pariwisata menyiapkan konsep pengembangan potensi wisaya di Bendungan Randugunting ini. Mengingat tidak jauh dari lokasi bendungan terdapat potensi wisata alam lembah Sungai Purba Kalinanas yang eksotis.
Sehingga bisa dikembangkan menjadi paket wisata bersama dengan Pokdarwis Desa Kalinanas.
Untuk diketahui, proses pembangunan dibiayai langsung dari APBN Pusat dengan luas lahan yang dibebaskan sebanyak 192,111 Ha (lahan Perhutani KPH Mantingan), 1,198 Ha (lahan perusahaan milik BUMN), dan 32,402 Ha (lahan masyarakat). Pembangunan mulai dilakukan pada tahun 2018 lalu dengan nilai kontrak Rp 858,7 miliar, didanai dari APBN Tahun Jamak 2018-2022. (Tim Dinkominfo/Prokompim).