Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) bersama Pemerintah Kabupaten Blora menggelar rapat paripurna pandangan umum fraksi-fraksi terhadap rancangan peraturan daerah (Raperda) tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Blora Tahun Anggaran 2022.
Rapat berlangsung di ruang pertemuan DPRD Blora dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Blora, HM Dasum, SE, M.MA bersama sejumlah Wakil Ketua DPRD dan dihadiri Bupati Blora H.Arif Rohman, S.IP., M.Si., Senin (29/11/2021).
Rapat paripurna juga dihadiri anggota DPRD Blora, Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan Forkopimda Blora.
Adapun pandangan umum fraksi-fraksi DPRD disampaikan oleh juru bicara masing-masing.
Gabungan Fraksi (PDIP, PKB, NASDEM, GOLKAR) disampaikan juru bicaranya Eko Adi Nugroho.
Disampaikannya, Pemerintah Daerah agar lebih awal melaksanakan kegiatan agar serapan APBD lebih terserap di awal Tahun Anggaran.
Pemerintah Daerah agar memberi perhatian pada BUMD. BUMD diharapkan b isa mendulang PAD, untuk itu perlu penyertaan modal agar bisa beraktivitas maksimal.
Bidang Infrastruktur, pembangunan infrastruktur khususnya jalan di seluruh wilayah kabupaten Blora, selain wilayah perkotaan belum ada perubahan yang signifikan dan masih banyak jalan yang rusak parah.
Eko Adi Nugroho menyebut, di desa Gembol, Ketringan menuju ke desa Singonegoro Kecamatan Jiken sejauh 10 km segera diperbaiki karena sudah rusak berat dan sampai sekarang tidak ada perbaikan.
Desa Nglengkir menuju desa Temurejo Kecamatan Bogorejo sejauh 3 km juga rusak berat. Jalan Desa Sambong sampai Dongtalang Kecamatan Randublatun sejauh 4 km juga rusak parah.
“Kami mohon ada perhatian dari Pemerintah Daerah dan segera diperbaiki,” ucapnya.
Gabungan Fraksi-Fraksi, lanjutnya, juga memberikan apresiasi kepada Bupati Blora atas keberaniannya dalam program hutang daerah untuk pembangunan infrastruktur jalan.
“Kami mengimbau untuk berhati-hati dalam pertanggungjawabannya, dan dalam pelaksanaan pengerjaannya dilakukan dengan yang terbaik, berifat transparansi, akuntabel. Kami juga memberikan apresiasi kepada pihak-pihak yang menyetujuinya,” ungkapnya.
Selanjutnya disampaikan, dalam rekrutmen perangkat desa menjadi perhatian masyarakat umum. Maka dalam pelaksanaanya pemerintah harus transparan. Pelaksanaan penjaringan dan penyaringan menjadi sorotan banyak pihak.
“Pemerintah Kabupaten Blora dapat berupaya semaksimal mungkin untuk menutup celah manipulasi dan kecurangan teknis rekrutmen perangkat desa,” kata dia.
Pihaknya menyarankan supaya menggandeng perguruan tinggi yang ditunjuk oleh pemerintah desa.
Dalam pembuatan soal tidak perlu di luar daerah. Cukup dalam satu tempat saja di Kabupaten Blora dengan cara di karantina dan diawasi oleh lembaga-lembaga yang berkompeten.
Tim perumus soal dikarantina, tidak boleh keluar sampai soal diterima peserta test dan kunci jawaban menyusul kemudian (setelah proses test berlangsung).
Dikatakan lebih lanjut, test cukup manual saja, tidak perlu CAT, karena sudah ada test komputer.
Rencana seleksi cukup di desa masing-masing saja, tidak perlu di perguruan tinggi yang ditunjuk, untuk penghematan beaya peserta test.
“Sistem ini pernah dilakukan dalam pengisian perangkat desa gelombang ke 3 bulan September 2003, dan terbukti sukses dengan rata-rata nilai 60-70, tidak seperti test seleksi perangkat desa kemarin nilai sampai di angka 90,” terangnya.
Puhaknya menduga ada kebocoran soal yang sulit dideteksi atau dibuktikan, namun dapat dilihat dari nilai matematika sempurna tanpa ada lembar coretan.
Dengan dimikian, Gabungan Fraksi-Fraksi, mengimbau supaya pelaksaan test perangkat desa yang akan datang berkaca pada pengisian perangkat desa gelombang ketiga bulan September 2003 lalu.
“Kami Gabungan Fraksi-Fraksi, mengimbau kepada Bupati Blora, dapat menuinjau kembali proses dan tata cara pengisian perangkat desa, supaya anak-anak kita yang pandai bisa mengabdikan ilmunya di desa masing-masing,” ujarnya.
Disampaikan pula, untuk anggaran 2021 yang kena refocusing, kembali menjadi prioritas anggaran tahun 2022.
Selain itu mengimbau kepada Pemerintah Daerah agar lebih proaktif dalam menyusun program strategi pengembangan sektor pariwisata di Kabupaten Blora, yang diharapkan pariwisata di Blora sebagain sektor unggulan sehingga memberikan dampak ekonomi dan peningkatan PAD, di antaranya pengembangan seni budaya, pengembangan tempat wisata dan pemberdayaan budaya lokal.
Gabungan Fraksi-Fraksi juga mendorong agar APBD Tahun Anggaran 2022 dapat fokus diarahkan untuk merealisasikan RPJMD serta Visi Misi “Sesarengan Mbangun Blora” dan menekankan perencanaan kegiatan, hendaknya disusun secara cermat dan terukur serta mengacu pada program-program prioritas.
Selain itu disampaikan, Pemarintah Kabupaten Blora agar mengoptimalkan program pengembangan kewirausahaan dan kemudahan proses perizinan bagi UMKM untuk menunjang pemulihan ekonomi pasca pandemi Covid-19.
Dalam kesempatan yang sama, Fraksi Partai Persatuan Pembangunan DPRD Kabupaten Blora melalui juru bicaranya Achlif Nugroho Widi Utomo, menyampaikan dan memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada pemerintah daerah kabupaten Blora, dalam hal ini Bupati Blora telah melakukan terobosan-terobosan dan berbagai usaha termasuk lobi-lobi politik dalam hal memperoleh alternatif pembiayaan daerah melalui pinjaman daerah dan Hibah/ Bankeu dari daerah lain (Kabupaten Bojonegoro).
“Tentunya saat DPRD menyetujui usulan pinjaman daerah sebagai alternatif pembiayaan daerah guna percepatan pembangunan infrastruktur di Kabupaten Blora, maka sudah menjadi kewajiban kita untuk mempertanggung jawabkan hal tersebut kepada masyarakat,” terangnya.
Adapun wujud pertanggung jawaban tersebut adalah denganmenggunakan anggaran tersebut dengan mempertimbangkan kajian-kajian prioritas pembangunan yang ada di Kabupaten Blora, serta memperhatikan dan menjamin dari pekerjaan tersebut memiliki kualitas yang baik.
Selain Infrastruktur, pembangunan SDM tentunya menjadi prioritas kita bersama. Dalam hal ini para pendidik kita, baik di bidang formal, non Formal dan terlebih pendidik dibidang agama dan keagamaan.
Untuk itu, Fraksi Persatuan Pembangunan mendorong peningkatan kesejahteraan bagi para pendidik dan tenega kependidikan kita. Dan khusus di bidang keagaman, fraksi PPP telah mengusulkan dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda 2022) PERDA PESANTREN / PERDA PENDIDIKAN AGAMA DAN KEAGAMAAN sebagai “Jaminan Kepastian Hukum Daerah” tentang pelaksanaan seluruh unsur pada pendidikan keagamaan, baik dari sisi ketersediaan anggaran infrastruktur, operasional pendidikan dan kesejahteraan bagi pendidik di bidang keagamaan.
Disampaikan lebih lanjut, selain potensi hutan kita yang besar, Blora merupakan daerah Agraris, yang mayoritas warganya memenuhi kehidupanya dengan bertani, dalam hal ini Blora juga sebagai penghasil beras.
“Namun keluhan petani kita baik On Farm maupun Off Farm masih sering kita dengar. Untuk itu, kami Fraksi PP mengajak Bupati Blora bersama-sama mencari inovasi dan terobosan solusi terkait hal tersebut,” ucapnya.
Salah satunya dengan bersama-sama mengusulkan dan mengawal pemanfaatan Kartu Tani , yang selama ini hanya untuk menebus “Pupuk Bersubsidi” yang anggaran subsidinya diberikan kepada perusahaan yang memproduksi pupuk, kedepan harapan kami bisa kita usulkan subsidi tersebut langsung diberikan kepada petani, kami yakin dan percaya dengan bersama-sama lobi-lobi politik antara DPRD dan Bupati/ Wakil Bupati Blora hal tersebut dapat kita wujudkan.
Perhatian kita terhadap hak-hak sosial masyarakat di Kabupaten Blora sudah barang tentu menjadi prioritas kita bersama. Dalam hal ini KIS, KIP, BPNT, PKH dan lain sebagainya, yang secara data masih kurang tepat, menjadi tanggung jawab kita bersama untuk memperbaiki DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial), sehingga hak- hak sosial warga kita yang masuk dalamm PPKS (Pemerlu Pelayanan Sosisal) dapat diberikan secara tepat.
Khusus terkait KIS PBI (Penerima Bantuan IUR) yang saat ini telah di Non Aktifkan baik dari pemerintah pusat maupun provinsis, menjadi tanggung jawab kita bersama untuk mengaktifkan kembali, hal tersebut tentunya membutuhkan verifikasi dan validasi dataserta kecukupan anggaran yang tidak sedikit. Mengingat UHC kita masih jauh dari target UHC nasional yaitu 95%, hal ini menjadi perhatian serius kami dari Fraksi PPP untuk mengawal hak sosial dasar warga Kabupaten Blora.
“Yang terakhir, kami dari Fraksi PPP menagih janji Bupati Blora, untuk bersama-sama kita mendatangi masyarakat kita di stiap kecamatan untuk program “Ngopi Bareng”, diskusi antara eksetif, DPRD di setiap DAPIL dengan masyarakat di wilayah masing –masing kecamatan, untuk mendengar keluhan masyarakat secara langsusng selain juga sekaligus sebagai sarana sosialisasi pembangunan di wilayahnya,” tuturnya.
Kemudian, Fraksi Partai Demokrat-Hanura, melalui juru bicaranya Iwan Krismiyanto, menyampaikan bahwa akan me-Review, Pendapatan Daerah agar memperoleh dana yang besar guna mewujudkan kebutuhan pembangunan di kabupaten Blora di tahun 2022.
Pihaknya memaparkan, Perda nomor 21 tahun 2019 tentang APBD Kab. Blora tahun 2020, Pendapatan Asli Daerah (PAD) direncankan Rp266.745.355.000,00 terealisasi Rp 299.687.660.301,00 (berdasarkan LKPJ Bupati Blora akhir tahun anggaran 2020).
Perda nomor 7 tahun 2020 tentang APBD Kab.Blora tahun 2021, Pendapatan Asli daerah (PAD) direncanakan Rp259.398.747.100,00 ternyata Perencanaan Pendapatan Asli Daerah Kab. Blora diturunkan sebesar Rp7.346.607.900,00.
Di rancangan PERDA tentang APBD Blora tahun 2022, pendapatan Asli daerah kab. Blora direncanakan kurang lebih Rp. 281.000.000.000,00 (281 M).
“Kami fraksi Demokrat-Hanura menyarakan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) kabupaten Blora di tahun 2022 agar menembus anggka 350 M, gali semua potensi yg ada dengan kerja kerja dan kerja agar target tersebut bisa tercapai,” tegasnya.
Pihaknya juga menyoroti untuk Dana insentif Daerah (DID), di rancangan PERDA APBD Blora tahun 2022, yang mana DID tidak direncankan/diproyeksikan.
“Ini kan aneh bin ajaib. Padahal DID adalah dana yg dialokasikan dalam APBN untuk memberikan Penghargaan (reward) kepada Kabupaten Blora,” ujarnya.
Dalam hal lain-lain pendapatan daerah yang sah, disebutkan di Perda Nomor 21 tahun 2019 dan Prrda Nomor 7 tahun 2020, lain-lain pendapatan daerah yang sah selalu direncanakan sama dan nominalnya juga sama, selama dua tahun berturut-turut yaitu sebesar Rp78.823.840.900,00.
“Catatan buat Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kab. Blora, agar dapat meningkatkan pendapatan di sektor ini,” kata dia.
Sedangkan Fraksi PKS-Gerindra melalui juru nbicaranya Santoso Budi Susetyo, S.Sos menyampaikan masih kurang rapinya pengaturan formasi CPNS maupun P3K sehingga berakibat ada kelebihan maupun kekurangan guru dalam satu sekolahan.
P3K gelombang selanjutnya, Pemererintah daerah dalam hal ini Dinas terkait dimohon mengajukan formasi yg lebih banyak, mengingat banyak guru yang pensiun, di lapangan yang kita jumpai masih kurangnya guru PAI di SD baik yang GTT apalagi PNS.
Begitu juga banyak kekosongan kepala sekolah SD, sehingga banyak kepala sekolah yang mengampu pada sekolah yang lain. Hal ini mengakibatkan kurang fokus kepala sekola dalam menjalankan tugasnya.
“Mohon untuk segera menempatkan kepala sekolah yang definitif,” ucapnya.
Dikatakannya, Pemerintah Daerah dalam hal ini Dinas Pendidikan untuk membuat simulasi atau mengevaluasi perbandingan jumlah murid dan Guru (PNS, GTT, honorer) sudah seimbang atau belum, kemudian mengevaluasi jumlah sekolah dengan siswa. Fraksi PKS Gerindra mendorong kedepan diusulkan nya formasi PTT penjaga SD, karena keberadaan mereka sangat urgen (penting) dalam mengahdirkan sekolahan yang bersih, aman dan nyaman.
Kemudian, penjaringan dan seleksi perangkat desa yang telah lalu banyak hal pro kontra yang menyita perhatian dari banyak kalangan, mohon pemerintah daerah mengambil langkah-langkah antisipasif agar proses penjaringan perangkat desa tahun ini berjalan sportif, jujur, adil dan tidak menimbulkan kegaduhan.
“Bansos dari DBHCHT sebesar 3.5 M agar bisa disalurkan kepada warga masyarakat yang berhak di tahun ini.
Dengan adanya rencana Pemerintah Daerah akan melakukan pinjaman daerah maka fraksi PKS Gerindra mendorong agar kedepan target perolehan PAD ditingkatkan. Sehingga disamping mampu mengangsur pinjaman tapi juga masih tetap bisa melakukan pembangunan.
“Segera melakukan langkah-langkah konkret untuk antisipasi anjloknya harga padi ketika musim panen tiba. Mengingat musim tanam pertama telah tiba,” ucapnya.
Pihaknya mendorong Kepala Dinas maupun pejabat yang dilantik untuk segera beradaptasi dan koordinasi dengan lingkungan yang baru. Mengingat tahun anggaran 2021 tinggal satu bulan. Sedang program-program kerja progresnya (capaianya) masih banyak yang minim.
Dalam pembangunan sarana prasarana lebih dipertajam lagi parameter prioritasnya dan ekonominya sehingga benar-benar membangun berdasar kebutuhan bukan keinginan.
Jalan poros propinsi yang rusak parah seharusnya menjadi prioritas utama pemerintah daerah, mencari terobosan bersama elemen yang ada. Baik dengan pemerintah provinsi, pusat maupun swasta jika diperlukan untuk membangun jalan poros provinsi yang rusak parah.
“Mohon pemerintah daerah, memperhatikan kebersihan sekitar lingkungan pasar-pasar di kabupaten Blora. Misalnya di sisi timur pasar jepon becek berlumpur juga banyak rumputnya. Hal yang sama juga terdapat di pasar Cepu, Ngawen, Kunduran,” terangnya.
Usai penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi, pimpinan rapat paripurna, HM Dasum, menyampaikan pandangan umum fraksi-fraksi yang disampaikan tadi merupakan proses dan dinamika yang terjadi dalam suatu demokrasi.
“Sesuai mekanismenya, pandangan umum fraksi-fraksi akan mendapatkan jawaban dan penjelasan dari Bupati Blora,” kata HM Dasum.
Setelah diskors beberapa saat, rapat paripurna dilanjutkan dengan Jawaban Bupati Blora atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD.
Jawaban Bupati terhadap pandangan umum fraksi-fraksi DPRD pun dapat dipahami dan diterima oleh peserta rapat paripurna DPRD hingga akhirnya dilakukan penandatanganan berita acara persetujuan bersama antara Bupati dan pimpinan DPRD terhadap Raperda APBD Kabupaten Blora Tahun Anggaran 2022. (Tim Dinkominfo Blora).