Pemkab Blora menggandeng Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Jawa Tengah, untuk melakukan kerjasama pengawasan obat dan makanan secara terpadu, Kamis (30/12/2021).
Hal itu sebagai bentuk perhatian Pemkab Blora untuk meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat yang terus diwujudkan.
Salah satunya dengan meningkatkan pengawasan kualitas makanan dan obat yang diedarkan, serta diperdagangkan untuk masyarakat.
Penandatanganan MoU diantara kedua pihak, dilakukan langsung oleh Bupati H. Arief Rohman, S.IP., M.Si, dengan Kepala BPOM Jawa Tengah, Sandra M.P Linthin.
Penandatanganan dilakukan di Ruang Rapat Bupati lantai 2 Komplek Setda Blora, didampingi Wakil Bupati Tri Yuli Setyowati, ST, MM, dan OPD terkait.
“Bismillahirohmanirrohim, Sesarengan mBangun Blora bersama BPOM Jawa Tengah. Kedepan kita ingin kualitas obat dan makanan yang beredar di Kabupaten Blora benar-benar sehat serta aman untuk masyarakat Blora, utamanya tumbuh kembang anak-anak kita,” ungkap Bupati.
Bupati juga menyampaikan bahwa di Blora ini merupakan gudangnya kuliner, dan pusatnya potensi pangan yang dapat diolah menjadi beragam produk olahan makanan.
“Sehingga dengan ini kami berharap juga ada pendampingan dari BPOM kepada masyarakat, para pedagang, atau badan usaha, hingga UMKM yang memproduksi makanan dan memperdagangkan obat tradisional,” sambung Bupati.
Untuk menindaklanjuti harapan Bupati tersebut, usai penandatanganan MoU langsung dilanjutkan penandatanganan perjanjian kerjasama (PKS) antara BPOM dengan 4 Dinas untuk penajaman bidang kerjasama .
Di antaranya PKS dengan Dindagkop UKM tentang Pengawasan Sarana Peredaran Pangan Olahan. Kemudian PKS dengan Dinas Pendidikan tentang Pengawasan Keamanan Pangan Jajan Anak Usia Sekolah, PKS dengan Dinas Kesehatan tentang Pengawasan Obat dan Makanan , serta PKS dengan Dinas PMD tentang Pemberdayaan Masyarakat Desa melalui Program Gerakan Keamanan Pangan Desa.
Penandatanganan PKS dilakukan oleh Kepala BPOM Jawa Tengah dengan masing-masing Kepala DInas/OPD, disaksikan Bupati Arief Rohman dan Wakil Bupati Tri Yuli Setyowati.
Kepala BPOM Jawa Tengah, Sandra M.P Linthin, menyambut baik adanya MoU dan PKS di Kabupaten Blora.
Menurutnya upaya pengawasan obat dan makanan tidak akan bisa maksimal jika hanya dilakukan oleh BPOM, sehingga harus melibatkan stakeholder terkait. Yang dalam hal ini adalah Pemerintah Daerah.
“Blora ini menjadi salah satu dari 7 Kabupaten di Jawa Tengah yang telah mendapatkan intervensi dari BPOM dalam pengawasan obat dan makanan. Alhamdulillah dengan adanya MoU ini maka kerjasama bisa semakin meluas melalui 4 PKS yang disepakati. Kami siap mendukung dan mewujudkan harapan Bapak Bupati, agar masyarakat Blora terjaga kesehatannya,” ungkap Sandra.
Dikatakannya, di Jawa Tengah sudah ada 50 sekolah yang kita intervensi untuk dilakukan penilaian keamanan jajanan sekolahnya, 6 diantaranya ada di Kabupaten Blora.
"Dan hasilnya 6 sekolah di Blora ini berhasil memperoleh sertifikat kemanan pangan dan jajanan, semoga kedepan bisa kita tingkatkan ke lebih banyak sekolah lainnya,” terang Sandra.
Sedangkan untuk gerakan keamanan pangan desa, menurutnya di Blora sudah ada dua desa yang diintervensi yakni Desa Geneng dan Desa Tempuran.
Dengan membentuk kader-kader keamanan pangan yang diambilkan dari PKK dan Karang Taruna, bertugas memberikan edukasi keamanan pangan kepada masyarakat.
“Kita berharap kedepan bisa terus ditambah ke desa-desa lainnya. Berikut pengawasan peredaran makanan di pasar, supermarket dan lainnya. Khusus obat-obatan, saat ini banyak beredar obat tradisional yang dikatakan ampuh mengobati Covid-19, maka ini akan kita awasi kualiatasnya. Selain itu juga maraknya obat kuat bagi kaum lelaki, ini juga perlu diawasi ketat,” ujarnya.
Pihaknya mengaku siap memberikan bantuan anggaran DAK non fisik untuk mendukung operasional sosialisasi dan edukasi pengawasan makanan serta obat-obatan di Kabupaten Blora. (Tim Dinkominfo/ Prokompim).