Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri) Kabupaten Blora menggelar acara sosialisasi netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) menjelang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah 27 Juni 2018.
Sosialisasi dibuka dan dihadiri langsung Bupati Blora Djoko Nugroho didampingi Sekda Blora Drs. Bondan Sukarno, MM dan Ketua Korpri Blora Drs. Sugiyono, M.Si di pendopo rumah dinas Bupati Blora, Selasa (3/4/2018).
Dalam sambutannya, Bupati Blora Djoko Nugroho antara lain menyampaikan Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kabupaten Blora harus menjadi agen perubahan yang menarik dan menjadi lebih baik.
“Netral itu tidak memihak. ASN harus menjadi agen perubahan yang menarik dan menjadi lebih baik,” ujar Bupati Blora Djoko Nugroho.
Berkaitan tema yang diusung Korpri Blora, Bupati Djoko Nugroho mendukung pernyataan Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian terkait istilah tahun politik diganti dengan pesta demokrasi dengan tujuan untuk memberikan ketenangan serta kenyamanan sejumlah pihak.
Bupati juga mengingatkan kepada ASN untuk tidak menyebarkan berita hoaks melalui media sosial. ASN menurut bupati harus menjadi duta pemerintah penebar kedamaian.
“Saya ingatkan ASN tidak ikut menyebarkan informasi hoaks. ASN harus menjadi duta pemerintah penebar kedamaian,” ujarnya.
Lebih lanjut disampaikan Bupati Djoko Nugroho, saat pilkada berlangsung diharapkan tidak terjadi politik uang. Sebab, jika itu terus terjadi, dimungkinkan calon yang terpilih akan mempunyai niat mengembalikan uang yang telah digunakan.
“Saya berharap, Blora menjadi contoh menolak politik uang,” tegasnya.
Pada kesempatan itu, Sosialisasi Netralitas ASN menghadirkan dua nara sumber, yaitu Wakil Ketua II Dewan Pengurus Korpri Prov. Jawa Tengah Ir. Sujarwanto Dwiatmoko dan Ketua Panwas Kabupaten Blora Lulus Mariyoan.
“Netralitas ASN sudah sangat jelas dan diatur dalam surat Menpan RB. Harus netral, tidak memihak, tetapi punya hak memilih. Harus netral, sebab berkaitan dengan urusan publik sehingga tidak ada keberpihakan sebagai partisipan partai politik,” kata Wakil Ketua II Dewan Pengurus Korpri Prov. Jawa Tengah Ir. Sujarwanto Dwiatmoko.
Ia mengemukakan, agar Korpri menjadi organisasi yang profesional, dengan integritas yang baik.
“Artinya, apa yang diucapkan baik dalam keseharian, fikiran dan di dalam hati harus sama. Perlu diingat ASN merupakan orang-orang terpilih melalui proses seleksi,” tandasnya.
Ketua Panwaskab Blora Lulus Mariyoan dalam paparannya antara lain mengemukakan semenjak pilkada secara langsung disinyalir terdapat kecenderungan birokrasi dijadikan mesin politik.
''Dalam beberapa agenda pemilihan, ada kecenderungan birokrasi dijadikan mesin politik oleh para kontestan. Kami berharap hal ini tidak terjadi pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah tahun 2018 ini. Oleh karena itu, birokrasi harus tampil lebih profesional,'' ujar Lulus.
Panwaskab, kata dia, tidak hanya melakukan penindakan terhadap pelanggaran, tetapin juga melakukan upaya pencegahan.
“Yaitu dengan melaksanakan sosialissi secara intensif, berkoordinasi dengan maksimal bersama pemangku kebijakan dan mendorong partisipasi masyarakat,” jelasnya.
ASN, kata Lulus, perlu berpartisipasi aktif menggunakan hak pilih, melakukan sosialisasi kepada keluarga dan lingkungannya sebagai langkah mendukung tahapan oleh penyelanggara pilkada.
Sementara itu Ketua Korpri Blora Drs. Sugiyono mengemukakan sosialisasi diikuti oleh pejabat dan jajaran perangkat daerah Kabupaten Blora.
“Pada sosialisasi ini kami mengundang 150 orang pejabat dan jajaran perangkat daerah Kabupaten Blora. Yang menjadi latar belakang acara ini bahwa ASN harus bersikap netral, tetrapi di satu sisi ASN mempunyai hak pilih dan mensukseskan pemilihan gubernur dan wakil gubernur Jawa Tengah. Otomatis juga perlu tau siapa figur calon,” katanya. (Dinkominfo Kab. Blora).