Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Blora melakukan sosialisasi survei disagregasi pembentukan modal tetap bruto (PMTB) di ruang pertemuan Hotel Arra Amandaru Cepu. Hasil program tersebut menjadi salah satu instrumen pendukung pencapaian pengembangan dunia usaha dan pariwisata melalui perbaikan iklim investasi serta lapangan kerja.
Kepala Dinkominfo Blora Drs. Sugiyono diwakili Kepala Bidang SPT Dinkominfo Budi Cahyono, SH yang hadir pada acara pembukaan tersebut mengemukakan, pihaknya memberi dukungan dan siap membantu sosialisasi melalui media.
“Kami menyambut baik dan mendukung survei disagregasi PMTB. Jika berbicara survei berarti kita berbicara tentang data. Tidak ada individu, organisasi, maupun institusi apapun yang tidak membutuhkan data. Jadi kami siap membantu melakukan sosialisasi melalui sosial media. Termasuk melalui LPPL Radio Gagak Rimang Blora,” ujarnya di Blora, Senin (9/4).
Tentu saja, kata dia, survei bukan semata-mata suatu kebijakan atau karena program yang sudah dianggarkan, dan bukan pula karena perintah instansi yang lebih tinggi.
Melainkan dilandasi dan termotivasi atas manfaat dalam melaksanakan suatu kegiatan, baik manfaat bagi diri sendiri, institusi atau organisasi, maupun manfaat bagi masyarakat.
Masih menurut Budi Cahyono, survei yang sukses akan memberikan manfaat bagi berbagai pihak, antara lain menyangkut perencanaan pertumbuhan ekonomi yang lebih detail dan akurat, dasar pengalokasian anggaran sesuai target pertumbuhan yang hendak dicapai, dan membantu pemerintah dalam mengambil kebijakan tentang iklim investasi.
“Sosialisasi dilaksanakan pada hari Kamis (5/4) di ruang pertemuan Hotel Arra Amandaru Cepu, dihadiri oleh Kepala BPS Blora, petugas dan perwakilan pimpinan OPD terkait,” katanya.
Pada kesempatan tersebut, Kepala BPS Blora Drs. Heru Prasetyo mengatakan tahapan survei disagregasi PMTB ((Pembentukan Modal Tetap Bruto) diawali dengan kegiatan diskusi kelompok terarah untuk kemudian survei di lapangan.
"Sesuai tugas pokok dan fungsi, BPS berkewajiban untuk menyediakan kebutuhan data bagi pemerintah, dunia usaha, dan masyarakat. Data didapat melalui kegiatan sensus, survei, kompilasi produk administrasi, dan cara lain sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi," katanya.
Lebih lanjut dikatakannya, cakupan wilayah pendataan survei penyusunan disagregasi PMTB 2018 di 34 provinsi yang meliputi 514 kabupaten dan kota di Indonesia, sedangkan pelaksanaan survei selama tiga bulan, mulai April sampai dengan Juni mendatang.
Hasil survei tersebut, berupa data makro, antara lain menyangkut data sosial dan ekonomi.
Ia menyebut salah satu data ekonomi berupa data Produk Domestik Bruto (PDB) atau Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).
"Dengan data PDB atau PDRB tersebut dapat kita ketahui kondisi perekonomian suatu negara atau daerah," katanya.
Dijelaskan lebih lanjut bahwa pengembangan dunia usaha dan pariwisata menjadi salah satu prioritas nasional pada tahun ini. Pengembangan sektor tersebut prioritasnya berupa perbaikan iklim investasi dan penciptaan lapangan kerja.
"Supaya program prioritas tersebut dapat berjalan baik, dibutuhkan data investasi fisik atau PMTB yang telah didisagregasi menurut institusi dan lapangan usaha," jelasnya. (Dinkominfo Kab. Blora/Ant).