Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) bersama Pemkab Blora menyelenggarakan rapat paripurna dalam acara Pandangan Umum Fraksi-Fraksi Terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Blora Tahun Anggaran 2022.
Rapat paripurna berlangsung di ruang pertemuan DPRD Blora dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Blora, HM Dasum, SE, M.MA bersama sejumlah Wakil Ketua DPRD dan dihadiri Bupati Blora H. Arief Rohman, S.IP., M.Si, Wakil Bupati Blora Tri Yuli Setyowati, ST., MM, Forkopimda Blora, Anggota DPRD Blora, Sekda Blora Komang Gede Irawadi, SE., M., Si, Asisten I, II, dan III Setda Blora, serta Kepala OPD di lingkungan Pemkab Blora, Senin (3/7/2023).
Ketua DPRD Blora, HM Dasum, SE, M.MA., dalam pengantarnya menyampaikan forum itu merupakan fungsi pengawasan DPRD terhadap kebijakan dan pelaksanaan peraturan daerah sekaligus digunakan untuk menyampaikan usulan/masukan kepada Pemerintah Daerah dalam menjalankan roda pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Blora.
“Sesuai kesepakatan, untuk efektif dan efisiensi waktu, pandangan umum fraksi-fraksi kali ini tidak disampaikan oleh masing-masing fraksi namun disampaikan tiga orang juru bicara,” kata HM Dasum.
Yaitu seorang juru bicara mewakili gabungan dari lima fraksi, seorang juru bicara dari Fraksi Persatuan Pembangunan, dan seorang lagi Fraksi Demokrat-Hanura.
Juru bicara gabungan lima fraksi, Irma Isdiana, SE, menyampaikan 16 point pandangan umum. Di antaranya ditujukan kepada Dinas Pangan Pertanian Peternakan dan Perikanan (DP4) Kabupaten Blora menyangkut bantuan ternak hendaknya sesuai dengan permintaan atau kebutuhan masyarakat.
Untuk bidang pertanian, guna menghindari gagal panen, DP4 hendaknya memberikan bantuan bibit unggul sesuai dengan kontur tanah dan yang tidak rentan dengan hama tanaman.
“Bila bantuan diberikan sesuai kebutuhan dan keinginan masyarakat atau petani, diharapkan bisa meningkatkan gizi masyarakat secara umum sehingga bisa membantu menurunkan angka stunting dan lebih luas lagi bisa meningkatkan IPM di Kabupaten Blora,” kata Irma Isdiana selaku jubir gabungan lima fraksi DPRD Blora.
Kemudian, dalam bidang infrastruktur, disampaikan gabungan fraksi-fraksi berharap jembatan penghubung antar desa Sambongwangan, Gembyungan segera diperbaiki karena merupakan akses penting masyarakat desa setempat.
Sementara itu dalam bidang kesehatan, gabungan fraksi-fraksi menyampaikan peningkatan program layanan kesehatan masyarakat agar masyarakat Cepu tidak berobat di luar daerah setempat. Menurutnya pemerintah dapat melakukan survei kepuasan pasien sehingga dapat digunakan sebagai bahan evaluasi dan perbaikan pelayanan di Rumah Sakit Cepu.
Disampaikan oleh Irma, kontrol dan pengawasan jebakan listrik yang berulang kali memakan korban jiwa, sehingga pemerintah wajib melindungi warganya agar terjamin keselamatannya.
“Hal ini seharusnya menjadi perhatian serius dari Dinas Pertanian agar ada solusi konkrit untuk membasmi hama tikus. Terapkan cara yang aman dan efektif, salah satunya dengan memanfaatkan burung hantu atau alternatif lainnya,” ujarnya.
Gabungan fraksi-fraksi juga menyebut program pilah sampah perlu ditingkatkan untuk menjaga kelestarian lingkungan Kabupaten Blora.
Berikutnya, juru bicara Fraksi Persatuan Pembangunan, Jariman, SH., menyampaikan 11 point pandangan umum. Di antaranya, keprihatinan terhadap nasib para penjaga sekolah sehingga kesejahteraan perlu ditingkatkan berdasarkan kemampuan keuangan daerah.
Fraksi Persatuan Pembangunan juga menyampaikan perhatian serius terhadap masalah yang mengkawatirkan, yaitu tingginya jumlah kasus Anak Tidak Sekolah (ATS). Menurut data yang disampaikan Jariman, jumlah ATS mencapai lebih dari 1.357.
“Sebuah angka yang sangat tinggi dan memerlukan intervensi pemerintah yang sungguh-sungguh. ATS merupakan masalah yang berdampak langsung pada masa depan generasi muda kita,” tegasnya.
Ketika ribuan anak di Kabupaten Blora tidak menerima pendidikan layak, kita menghadapi potensi kehilangan bakat, potensi pengangguran dan dampak sosial yang merugikan secara keseluruhan.
Selain itu, Fraksi Persatuan Pembangunan merekomendasikan pemberian bantuan keuangan untuk mendukung pembentukan Kelompok Pemuda Sadar IT Blora (KPSIB) di Kabupaten Blora. Langkah ini diharapkan menjadi lompatan perbaikan ekonomi dan memanfatkan bonus demografi yang ada di wilayah Kabupaten Blora.
Selanjutnya, juru bicara Fraksi Demokrat-Hanura, HM. Warsit, S.Pd., SH., MM menyampaikan tujuh point pandangan umum.
“Pemandangan umum fraksi yang kami sampaikan merupakan usulan, saran dan masukan yang Insya Allah, dalam rangka untuk perbaikan demi tercapainya tujuan pembangunan dan perjalanan roda pemerintahan Kabupaten Blora yang lebih baik di masa yang akan datang,” kata HM Warsit.
Di antaranya pada bidang pendidikan, Fraksi Demokrat-Hanura, menyarankan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Blora yang mendapatkan alokasi dana 680 miliar lebih dari APBD Kabupaten Blora tahun anggaran 2022 untuk meningkatkan kualitas pendidikan di tingkat PAUD, TK, SD dan SMP baik sarana dan prasarana untuk diperhatikan.
Dalam bidang kesehatan, pelayanan kesehatan, daam hal ini di RSUD harus benar-benar prima, dalam melayani masyarakat secara tulus, ikhlas, cepat, cakap, tanggap dan benar-benar bertanggungjawab.
“Pihak Rumah Sakit tidak boleh mempersulit rujukan dari Puskesmas. Bagi tenaga medis diharapkan untuk tegur, senyum salam dan sapa dengan tulus dalam melayani pasien,” tandasnya.
Pandangan Umum Fraksi-Fraksi Terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Blora Tahun Anggaran 2022 mendapat jawaban dan penjelasan dari Bupati Blora dalam rapat paripurna dalam jeda beberapa jam di hari yang sama. (DINKOMINFO BLORA).