Wakil Bupati Blora Hj. Sri Setyorini menyatakan kasus stunting di wilayah kabupaten setempat merupakan tanggungjawab dan komitmen bersama.
“Bahwa kasus stunting merupakan kondisi gagal tumbuh pada anak yang disebabkan oleh kekurangan gizi kronis sejak 1000 Hari Pertama Kelahiran (HPK),” jelas Wabup Sri Setyorini, mewakili Bupati Blora Dr. Arief Rohman dalam Rembuk Stunting Kabupaten Blora tahun 2025 di ruang pertemuan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Riset Daerah (Bapperida) Kabupaten Blora, Rabu, (19/3/2025).
Sri Setyorini yang juga Ketua Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Kabupaten Blora, menjelaskan, berdasarkan indeks Survei Status Gizi Indonesia atau SSGI pada saat ini (data terbaru tahun 2023) capaian penurunan stunting sebesar 21,2%. Sedangkan target Renstra di tahun 2025 sebesar 20,81%.
Pada acara yang sama, Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Tengah Eka Sulistya Ediningsih sangat mengapresiasi segala usaha dan capaian yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Blora dalam penurunan stunting,
"Saya lihat capaian di Blora ini sudah luar biasa, hanya tinggal bagaimana mempertahankan dan meingkatkan. Namun, jangan sampai capaiannya diturunkan," jelasnya.
Eka Sulistya berpesan kepada seluruh pihak yang terlibat langsung dengang penurunan stunting khususnya TPPS Kabupaten Blora agar melaporkan setiap progres terkait pelaksanaan program penurunan dan pencegahan stunting di setiap daerah harus dilaporkan.
Sementara itu Ketua Pelaksana Rembuk Stunting A. Mahbub Djunaidi yang juga sebagai Kepala Bapperida Blora melaporkan kegiatan ini merupakan pelaksanaan amanat dari Perpres no 72 tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting yang mana target nasional terkait penurunan stunting di tahun 2025 harus turun menjadi 20,81 persen.
“Saat ini di posisi 30 persen,” jelas Mahbub.
Pada rembuk stunting itu dilakukan penandatanganan Komitmen Bersama Kesepakatan Rembuk Stunting.
1. Target penurunan stunting tahun 2025 (20,81%).
2. Program Prioritas Daerah dalam PPS diarahkan untuk meningkatkan cakupan 12 indikator program pelayanan essensial yang belum tercapai.
3. Peningkatan dan penguatan peran lintas sektoeal, ormas, akademisi, dunia usaha, media, mitra pembangunan, dan CSR dalam intervensi stunting.
4. Komitmen dan Dukungan APBDes untuk Percepatan Penurunan Stunting (PPS).
Rembuk Stunting Kabupaten Blora 2025 digelar secara luring dan daring yang dihadiri oleh Wakil Bupati Blora, Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Tengah Eka Sulistya Ediningsih, Forkopimda Blora, Ketua DPRD, Kepala OPD atau yang mewakili, Stakeholder (TP PKK, TP2D, Pokmas, Baznas, dll), Kepala Desa/ Kelurahan dan Ketua TPPS Desa/Kelurahan se-Kabupaten Blora.
(Tim Dinkomdigi Blora).