Tiga orang anggota polisi wanita Polres Blora menjadi petugas pengibar bendera merah putih pada upacara peringatan Hari Kartini ke 140 yang berlangsung di halaman kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Blora, Jawa Tengah, Senin (22/4/2019). Upacara dipimpin langsung oleh Bupati Blora Djoko Nugroho,
“Saya lihat kaum perempuan, khususnya ibu-ibu di Blora ini sudah hebat-hebat. Selamat Hari Kartini ke 140 untuk seluruh ibu-ibu hebat di Kabupaten Blora. Jadilah Kartini-Kartini masa kini yang matoh (kuat) dan mbayani (semangat di lingkungan keluarga, lingkungan profesi pekerjaan dan lingkungan masyarakat,” ucap Bupati Blora.
Menurut Bupati, perempuan perlu menyadari potensinya sebagai instrumen yang efektif bagi pendidikan. Utamanya ibu adalah kunci dalam pendidikan bagi keluarga karena kedekatannya dengan anak-anak, sehingga ibu memahami benar apa yang menjadi ketertarikan anak-anak masa kini.
“Ibu-ibu sekarang merupakan bagian dari generasi milenial, yang penuh dengan inovasi, terlepas dari gender. Maka tidak heran apabila ibu-ibu sekarang dapat menjangkau apa yang menjadi perhatian dan aspirasi kaum milenial. Ini merupakan salah satu wujud keberhasilan emansipasi wanita yang diperjuangkan oleh RA Kartini,” lanjut Bupati.
Peringatan Hari Kartini ke 140 tingkat Kabupaten Blora dilaksanakan digelar di tiga titik. Titik pertama di halaman Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten Blora, titik kedua di halaman Dinas Pendidikan serta titik ketiga di halaman Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan.
Selain memperingati Hari Kartini ke 140, upacara tersebut juga dirangkaikan dengan Peringatan Hari Otonomi Daerah (OTODA) ke XXIII. Dimana Bupati Djoko Nugroho menyampaikan tema Hari OTODA kali ini adalah “Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia Indonesia yang lebih Baik melalui Penyelenggaraan Otonomi Daerah yang Kreatif dan Inovatif”.
“Dengan tema tersebut diharapkan tujuan utama Otonomi Daerah, yaitu peningkatan kesejahteraan rakyat melalui peningkatan kualitas pelayanan publik dan peningkatan daya saing, kreatifitas, serta inovasi yang mengandalkan kekhasan daerah dapat terwujud, dengan syarat otonomi daerah diselenggarakan secara akuntabel, transparan, berkepastian hukum, dan partisipatif,” terang Bupati.
Dalam kesempatan itu, Bupati juga menyampaikan tiga hal pokok yang harus dilakukan pemerintah untuk menyukseskan otonomi daerah. Yakni pertama mewujudkan Integritas dan etika profesionalisme bagi para pemimpin dan penyelenggara pemerintahan daerah.
Kedua berkomitmen untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), dan ketiga upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat, melalui peningkatan kualitas pelayanan publik, peningkatan pemberdayaan masyarakat, dan peningkatan daya saing perekonomian daerah. (Dinkominfo Kab. Blora/Tim)