Blora, Bupati Blora, Jawa Tengah, Djoko Nugroho mengemukakan produksi migas harus memberi manfaat untuk daerah di sekitarnya sehingga Blora bisa mendapatkan efek positif dari aktivitas migas.
Demikian hal itu disampaikan oleh Bupati Blora Djoko Nugroho ketika menerima kunjungan kerja (kunker) Kepala Perwakilan Satuan Kerja Khusus (SKK) Migas wilayah Jawa Bali Nusa Tenggara (Jabanusa), Rabu (15/5/2019) di kantor Bupati Blora.
“Produksi migas harus memberikan manfaat untuk daerah di sekitarnya. Sampai saat ini belum ada kejelasan tentang rencana produksi PEPC ADK di Kabupaten Blora,” kata Bupati Blora.
Ia memohon agar Pemkab Blora dilibatkan sehingga Blora bisa mendapatkan efek positif dari aktifitas migas nanti.
Djoko Nugroho menyoal permasalahan jaringan gas rumah tangga (jargas) di wilayah ring satu Central Processing Plant (CPP) Pusat Pengembangan Gas Jawa (PPGJ) Blok Gundih yang ada di Kecamatan Kradenan.
Ia menyayangkan, ribuan jaringan yang telah terpasang sejak 2013 hingga kini mangkrak tak teraliri gas.
“Dulu kami ditawari program jargas, saya tidak setuju jika diperuntukkan untuk Blora Kota atau Cepu. Saya putuskan untuk masyarakat desa yang terdapat di ring satu CPP PPGJ Blok Gundih saja agar mereka bisa merasakan manfaat hasil buminya,” katanya.
Namun, lanjutnya, entah mengapa, dari 4000 jaringan gas rumah tangga yang terpasang sejak 2013, hingga kini baru sekitar 600 sambungan saja yang teraliri gas.
“Tolong SKK Migas bisa membantu kami terkait jargas ini,” tegas Bupati.
Dikatakannya, jaringan gas rumah tangga di Semarang sudah bisa mengalir, padahal gas nya dari PPGJ Blok Gundih yang ada di Blora.
“Sedangkan jaringan gas rumah tangga di Blora sendiri terkesan terbengkalai. Bantu kami komunikasi dengan PGN,” lanjut Bupati.
Bupati ingin agar gas yang diambil dari perut bumi Kabupaten Blora bisa dirasakan manfaatnya untuk warganya dahulu. Warganya saja belum menikmati, namun wilayah lain sudah. Kondisi ini menurut Bupati sangat tidak menguntungkan Blora.
Kunker dipimpin langsung oleh Kepala Perwakilan SKK Migas Jabanusa, Nurwahidi dan diikuti oleh Field Manager Pertamina EP 4 Cepu, Afwan Daroni, External Affairs Manager Exxon Mobil, Dave A. Seta serta perwakilan Pertamina EP Cepu ADK, Muhammad Karyanto.
Rombongan diterima langsung oleh Bupati Djoko Nugroho dan Sekda Komang Gede Irawadi, SE, M.Si bersama beberapa Kepala OPD terkait, di antaranya Kepala Bappeda, Sekretaris DPMPTSP, Dirut BUMD PT. Blora Patra Energi, Staf Khusus Bidang Infrastruktur, Pembangunan dan Migas, Kepala Bagian Perekonomian serta Kepala Bagian Humas dan Protokol.
“Terimakasih Bapak Bupati yang telah bersedia menerima kami untuk melakukan koordinasi terkait industri migas di Kabupaten Blora,” kata Nurwahidi.
Pihaknya ingin menjalin sinergitas dengan Pemerintah Kabupaten Blora agar seluruh kegiatan migas berjalan lancar dan membawa manfaat untuk daerah.
Pada kesempatan yang sama, Dirut BUMD PT. Blora Patra Energi (BPE), Christian Prasetya menambahkan jika dahulu pihak dijanjikan mengelola gas sebanyak 5 juta standar kaki kubik per hari (MMSCFD) untuk dikembangkan menjadi bidang usaha daerah. Namun hingga saat ini juga tidak terlaksana.
“Setiap ada pergantian pimpinan, kesepakatan lama selalu dilupakan sehingga Blora selalu dirugikan. Mumpung SKK Migas ke Blora, kami ingin semua ini diluruskan,” ucap Christian Prasetya.
Dirinya juga mempertanyakan kejelasan hak Participating Interest (PI) terhadap pengelolaan Blok Randugunting yang wilayah kerja pertambangannya ada di wilayah Blora dan Rembang. Karena saat ini Pertamina Hulu Energi (PHE) Randugunting sedang melakukan eksplorasi di Desa Krikilan, Kecamatan Sumber, Kabupaten Rembang.
“PI itu didasarkan atas wilayah kerja pertambangan (WKP), buka letak sumur migas. Maka sudah seharusnya BUMD Blora bisa ikut PI Blok Randugunting,” ujarnya.
Namun hingga kini, kata dia, juga belum jelas berapa besar PI yang bisa kita ikuti untuk mengelola blok tersebut. PI beda dengan Dana Bagi Hasil (DBH) yang didasarkan pada letak mulut sumur.
Banyaknya permasalahan migas yang terjadi di Kabupaten Blora ini langsung dirangkum oleh jajaran SKK Migas.
Kepala Perwakilan SKK Migas Jabanusa, Nurwahidi berjanji akan melakukan koordinasi dengan seluruh stakeholder guna mencari jalan terbaik atas seluruh masalah yang diperoleh selama kunjungan di Blora.
“Sebagai orang baru, saya merasa tertantang dengan kondisi Blora ini. Terimakasih atas semua permasalahan yang dikemukakan,” katanya.
Pihaknya mengatakan tidak bisa langsung memberikan jawaban dan akan didiskusikan dahulu dengan pihak pihak terkait.
“Paling tidak dalam dua bulan lagi, SKK Migas akan mengundang Pemkab Blora untuk diskusi lebih mendalam,” ujarnya. (Dinkominfo Kab. Blora).