Bupati Blora, H. Djoko Nugroho menerima penghargaan Anugerah Tanda Kehormatan Satyalancana Pembangunan bidang Kependudukan, Keluarga Berencana, dan Pembangunan Keluarga (KKBPK) dari Presiden Republik Indonesia.
Penyerahan Tanda Kehormatan Satyalancana Pembangunan KKBPK tersebut diserahkan oleh Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Puan Maharani pada saat puncak peringatan Hari Keluarga Nasional (HARGANAS) ke XXVI di Komplek Kantor Gubernur Kalimantan Selatan, Sabtu (6/7/2019).
Pada acara tersebut ada 18 Kepala Daerah dari seluruh Indonesia yang menerima tanda kehormatan baik Gubernur, Bupati maupun Walikota. Sedangkan untuk wilayah Jawa Tengah, diberikan kepada Bupati Blora dan Bupati Magelang.
Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Puan Maharani mengatakan tanda kehormatan Satyalancana Pembangunan bidang KKBPK ini merupakan bentuk apresiasi Pemerintah Pusat kepada Kepala Daerah yang telah aktif mendorong upaya pengendalian penduduk, kesuksesan program KB dan pembangunan keluarga.
“Semoga tanda kehormatan ini bisa menginspirasi dan mendorong daerah lain agar terus berbenah, jangan berpuas diri dan teruslah berinovasi. Ayo wujudkan pembangunan manusia Indonesia yang unggul mulai dari keluarga," ucap Puan Maharani.
Sederet tahapan penilaian panjang telah dilalui Bupati Blora Djoko Nugroho hingga akhirnya menerima Tanda Kehormatan dari Presiden ini. Diawali dengan penilaian dokumen administrasi KKBPK Kabupaten Blora yang kemudian ditetapkan lolos sebagai nominasi penerima tanda kehormatan.
Kemudian pada awal bulan Mei 2019 lalu, Pemerintah Pusat menerjunkan tim penilai yang dipimpin Kepala Biro Gelar, Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan Laksma TNI Imam Suprayitno ke Blora untuk melakukan monitoring atau penilaian lapangan.
Saat itu diawali paparan materi di Pendopo Rumah Dinas Bupati, dilanjutkan peninjauan Posyandu Margo Makmur I yang berpredikat sebagai Pelaksana Terbaik Nasional dan pelaksanaan KB di Puskesmas Jiken.
"Alhamdulillah berkat kerja keras kita semuanya, saat ini Blora menerima tanda kehormatan dari Presiden. Ini bukan semata-mata karena saya, namun karena semuanya ikut bergerak di bidang KKBPK untuk seluruh masyarakat Kabupaten Blora," ucap Bupati.
Menurut Bupati, keluarga merupakan awal mula diselenggarakannya pendidikan bagi seorang anak. Disini pula asupan gizi untuk kembang anak ditentukan.
Oleh sebab itu pembangunan kependudukan yang baik perlu dilakukan, dengan menggandeng sejumlah stakeholder terkait, dan program-program inovatif untuk mewujudkan keluarga yang berkualitas.
Untuk diketahui, berdasarkan data dari Dindalduk KB Kabupaten Blora, saat ini pelaksanaan KB di Blora telah naik signifikan melalui program Kampung KB yang terus terbentuk di desa-desa se Kabupaten Blora.
Berawal dari percontohan satu desa per kecamatan, kini sudah 50 persen lebih dari jumlah desa se Kabupaten Blora telah memiliki Kampung KB sendiri.
Dengan adanya Kampung KB ini, prosentase masyarakat yang telah mengikuti KB semakin tinggi.
Bupati menargetkan tahun depan semua desa di Kabupaten Blora sudah punya Kampung KB.
“Sampai akhir 2018 kemarin prosentase warga yang ikut KB sudah mencapai 78,92 persen,” jelasnya.
Tidak hanya kampung KB saja, untuk menekan angka pernikahan dini, menurut Bupati saat ini Kabupaten Blora juga sedang gencar membentuk PIK-R (Pusat Informasi Konseling Remaja) di desa-desa.
Tujuannya agar para remaja tidak salah pergaulan dan tidak menikah dini. Seperti PIK-R di Desa Jiworejo, Kecamatan Jiken yang memiliki slogan “Isih Bocah, Ojo Gawe Bocah”.
Selain itu, Blora dalam beberapa tahun terakhir juga melaksanakan pemilihan Duta GenRe (Generasi Berencana) baik dari kalangan pelajar maupun masyarakat.
Kemudian di bidang Kependudukan, menurut Bupati, Blora juga sukses melaksanakan inovasi berupa program Selintas. Kepanjangan dari Sehari Persalinan Akta Tuntas.
Yakni setiap ibu yang melahirkan anaknya di Puskesmas dan Rumah Sakit bisa langsung diuruskan akta kelahiran anaknya sekaligus perubahan KK secara gratis karena sudah terintegrasi dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, dengan syarat orang tua sudah menyiapkan nama anaknya.
Turut mendampingi Bupati dalam acara tersebut, Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Blora, Dra. Hj. Umi Kulsum, dan Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Dindalduk KB), Achmad Nurhidayat, SH, M.Si, MM, beserta Sekretaris dan sejumlah Kabid Dindalduk KB. (Dinkominfo Kab. Blora/Tim).