Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Blora, Jawa Tengah menyelenggarakan koordinasi forum-forum diskusi politik dengan peserta simpatisan, kader dan pengurus partai politik di wilayah kabupaten setempat.
Acara yang diusung dengan tema “Pilkada Serentak dan Konsolidasi Demokrasi” dibuka oleh Kepala Kantor Kesbangpol Blora Wahyu Jadmiko, S.STP di ruang pertemuan Resto Joglo Blora, Selasa (15/10/2019).
Nara sumber yang dihadirkan, Lulus Mariyonan dari Bawaslu Blora, Achmad Husain dari KPU Blora, Joko J. Prihatmoko, pengajar dan peneliti FISIP Universitas Wahid Hasyim (Unwahas) Semarang.
Kepala Kantor Kesbangpol Blora Wahyu Jatmiko dalam sambutannya menyampaikan, setelah memilih DPR, DPD, DPRD, Presiden dan Wakil Presiden pada Pemilu 17 April 2019, pada tahun 2020 atau tepatnya pada 23 September 2020 akan memilih Bupati dan Wakil Bupati periode 2020-2024.
“Pemilihan Kepala Daerah, merupakan salah satu agenda utama hajatan politik dan pesta demokrasi tahun 2020 mendatang,” kata Wahyu Jadmiko.
Untuk mensukseskan Pilkada 2020, menurut Wahyu Jadmiko, pemerintah kabupaten Blora pada tanggal 1 Oktober 2019 telah menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) dengan penyelenggara Pilkada, dengan anggaran dana sebesar Rp33 milyar. Alokasinya, Rp25 milyar untuk KPU dan Rp8 milyar untuk Bawaslu.
Dikatakan lebih lanjut, partai politik memiliki beberapa fungsi utama dalam kehidupan bernegara. Selain sebagai sarana rekrutmen untuk mengisi jabatan politik, juga sebagai sarana sosialisasi politik, wadah aspirasi dan partisipasi rakyat. Sebagai lembaga pendidikan politik bagi masyarakat.
“Dan lebih jauh sebagai instrumen penting untuk menciptakan kesatuan dan persatuan bangsa dalam bingkai kesejahteraan,” jelasnya.
Oleh karena itu, lanjutnya, menyongsong Pilkada 2020 para pimpinan parpol diajak untuk mendefinisikan kembali fungsi dan peran partai politik dalam masyarakat.
“Adanya senergi antara partai politik, pemerintah daerah, ormas, dan penyelenggara Pemilu, kami yakin dapat menjadikan kesadaran politik warga masyarakat Blora, semakin baik dari waktu ke waktu,” katanya.
Di kesempatan yang sama, Achmad Husain, nara sumber dari KPU Blora antara lain menyampaikan Pilkada 2020 digelar di 9 provinsi, 224 kabupaten dan 37 kota.
“Ada tahapan persiapan dan tahapan penyelenggaraan. Termasuk peserta pemilihan. Pemungutan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati diselenggarakan secara serentak, Rabu, 23 September 2020 ”jelasnya.
Kemudian, dari Bawaslu Blora, Lulus Mariyonan, dalam materinya menyampaikan, Bawaslu mempunyai tugas dan wewenang mengawasi seluruh tahapan penyelengaraan Pemilu, termasuk mengawasi tahapan pencalonan yang berkaitan dengan persyaratan dan tata cara pencalonan.
“Jadi kita fokus pada pengawasan,” ujarnya.
Hal itu dilakukan dalam pengawasan penetapan jumlah minimum dukungan dan sebaran, penyerahan syarat dukungan, penelitian syarat dukungan dan sebaran,rekapitulasi syarat dukungan serta isu-isu spesifik.
“Oleh karena itu, Bawaslu mendorong KPU terkait tahapan Pilkada 2020 yang segera dilaksanakan,” ucapnya.
Suasana menjadi makin menarik ketika Joko J. Prihatmoko, pengajar dan peneliti FISIP Universitas Wahid Hasyim (Unwahas) Semarang menyampaikan materi dengan tema Pilkada dan Konsolidasi Demokrasi.
Menurutnya, konsolidari demokrasi dapat diartinkan sebagai (proses) penggabungan beberapa elemen demokrasi untuk bersama-sama secara padu memfasilitasi demokratisasi politik.
“Unsur yang terlibat dalam konsolidasi demokrasi adalah lembaga atau institusi politik,baik parpol, elite, kelompok kepentingan maupun masyarakat politik,” jelasnya.
Acara makin seru ketika dibuka sesi tanya jawab yang dipandu oleh moderator.
Kegiatan itu diselenggarakan oleh Seksi Politik Dalam Negeri (Poldagri) Kantor Kesbangpol Blora dengan alokasi anggaran APBD Blora 2019.
“Kegiatan ini sebagai bentuk edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat menyongsong Pilkada 2020,” kata Kasi Poldagri, Siswo Gunawan. (Dinkominfo Kab. Blora).