DPRD Provinsi Jawa Tengah meminta Pemerintah Kabupaten Blora membentuk Desa Tangguh Bencana (Destana).
Hal itu disampaikan oleh jajaran Komisi E DPRD Provinsi Jawa Tengah yang membidangi urusan Kesejahteraan Masyarakat (Kesra) ketika melaksanakan kunjungan kerja (kunker) di Kabupaten Blora, Senin (6/1/2020).
Kunker dipimpin langsung oleh Ketua Komisi E DPRD Jateng, Abdul Hamid, S.Pd.I, bersama Sekretaris Komisi E, Sri Ruwiyati , SE, MM, dan para anggota. Kedatangannya ke Blora didampingi pimpinan BPBD Jateng dan Kepala Biro Kesra Setda Jateng, guna berdiskusi tentang kesiapan dan penanggulangan bencana.
Di hadapan Bupati Blora dan jajarannya, ketua Komisi E DPRD Prov Jaeteng Abdul Hamid menyampaikan tujuan kedatangannya di Blora untuk mengetahui program pemerintah daerah dalam hal kesiapan dan penanggulangan bencana alam.
Menurutnya, Blora merupakan salah satu Kabupaten di Jawa Tengah yang memiliki potensi bencana alam seperti banjir maupun angin kencang.
Pada dasarnya Jawa Tengah, kata dia, merupakan laboratorium bencana. Segala jenis bencana alam, potensinya ada di Jawa Tengah.
“Blora sebagai bagian dari Jawa Tengah juga harus siap menghadapi potensi bencana yang ada di wilayahnya, terlebih saat musim hujan. Kami ingin agar Kabupaten juga sigap,” ucap Abdul Hamid.
Menurutnya, bencana tidak bisa diprediksi dengan tepat kapan datangnya. Sehingga pihaknya meminta pemerintah daerah bisa meningkatkan upaya preventif dan edukatif kepada masyarakat yang tinggal di wilayah rawan bencana agar dampaknya bisa diminimalisir.
“Apakah di Blora sudah ada Desa Tangguh Bencana (Destana) ? Jika belum maka bisa segera dirintis. Destana ini penting, agar masyarakat yang tinggal di desa berpotensi bencana paham langkah-langkah apa saja yang harus dilakukan ketika bencana datang. Lakukan penyuluhan, bimbingan dan pelatihan tanggap bencana kepada masyarakat,” terang Abdul Hamid.
Bupati Blora Djoko Nugroho menanggapi dan mengapresiasi besarnya perhatian Komisi E DPRD Jateng yang sudah bersedia datang ke Blora guna mengetahui kesiapan penanggulangan bencana di Kabupaten yang separuh wilayahnya berupa hutan jati itu.
“Pertama-tama kami ucapkan selamat datang di Kabupaten Blora. Blora ini bukan pantura dan bukan pansela, kondisi geografisnya separuh hutan jati negara,” ucap bupati.
Untuk potensi, kata Bupati, bencananya yang besar adalah kekeringan, banjir luapan sungai dan angin puting beliung.
“Alhamdulillah semuanya bisa tertangani dengan baik melalui berbagai upaya pencegahan dan penanggulangan dari BPBD bersama OPD teknis terkait,” kata Bupati.
Menurut Bupati, pencegahan dan penanggulangan bencana di Blora tidak hanya melibatkan OPD teknis di jajaran Pemkab saja, namun juga lintas sektoral dengan melibatkan jajaran TNI (baik Kodim maupun Yonif 410/Alugoro) bersama Polri (Polres Blora), serta para relawan dari beragam komunitas.
Terkait usulan Desa Tangguh Bencana (Destana) dinilai usulan bagus dan segera ditindaklanjuti untuk dirintis mulai sekarang.
“Saya minta BPBD bisa segera berkoordinasi tentang hal ini. Agar kesiapan penanggulangan bencana bisa semakin bagus,” terang Bupati.
Untuk meminimalisir potensi bencana banjir dan kekeringan, pihaknya juga terus berkoordinasi dengan lintas sektor untuk meningkatkan kegiatan penghijauan (penanaman pohon) di lahan terbuka. Bahkan, pada hari yang sama juga dilakukan rakor penghijauan di Polres Blora.
Kepala Pelaksana (Kalak) BPBD Blora, Sunardi, menjelaskan bahwa pihaknya tahun ini sedang menyiapkan rintisan Desa Tangguh Bencana (Destana).
“Tentang Destana, kali ini sedang dipersiapkan. Setidaknya ada delapan desa yang akan dilatih dan dirintis sebagai Desa Tangguh Bencana di tahap pertama,” jelasnya.
Desa-desa ini akan dipilih di desa yang memiliki potensi bencana alam baik banjir, angin puting beliung, kekeringan maupun tanah longsor.
“Sedang kami petakan,” jelasnya.
Selain mempersiapkan pembentukan Destana, pihaknya juga terus melakukan upaya preventif lainnya baik berupa sosialisasi kepada masyarakat tentang tanggap bencana maupun apel bersama.
“Sosialisasi kepada masyarakat kami lakukan melalui pameran pembangunan yang dilaksanakan bulan Desember 2019. Apel Kesiapsiagaan Bencana telah dilaksanakan bulan November 2019 lalu guna mengantisipasi datangnya musim hujan yang dilanjutkan simulasi penanganan angin puting beliung,” lanjut Sunardi.
Disampaikan pada November 2019 juga terjadi angin puting beliung di Kecamatan Randublatung yang mengakibatkan 10 rumah warga rusak berat. Bantuan sudah disalurkan, dan mengajukan bantuan bedah rumah ke BPBD Provinsi Jawa Tengah yang saat ini sedang proses verifikasi.
“Untuk pengaduan dan pelaporan kondisi kedaruratan bencana, kami dari BPBD Blora siap melayani selama 24 jam melalui hotline kantor maupun nomor WA kantor yang disebarluaskan ke masyarakat. Posko Tanggap Bencana kami buka 24 jam,” pungkasnya.
Rombongan diterima langsung oleh Bupati Djoko Nugroho di pendopo rumah dinas, didampingi Sekda Komang Gede Irawadi, SE, MM, bersama Kepala Pelaksana (Kalak) BPBD Blora, Sunardi, dan beberapa OPD terkait. Hadir pada acara perwakilan dari Kodim 0721/Blora, Polres Blora, dan Yonif 410/Alugoro.
Di akhir acara Bupati Blora ingin agar komunikasi Pemkab bersama Komisi E DPRD Jateng terus terjaga sehingga kerjasama diantara keduanya bisa terlaksana dengan baik. (Dinkominfo Kab Blora/Tim).