Bupati Blora Djoko Nugroho menyampaikan tanggapannya terkait tuntutan guru tidak tetap (GTT) K2, dan GTT non K2 kepada Gubernur yang ingin mendapatkan kejelasan status kepegawaian dan peningkatan kesejahteraan.
Tangapan itu disampaikan dalam pertemuan seluruh Kepala Sekolah SMP Negeri, Pengawas dan Dewan Pendidikan di aula Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Blora, Selasa (21/1/2020).
“Ada teman-teman kita yang sowan (menghadap) ke Gubernur, yakni perwakilan GTT. Tidak apa-apa, karena Gubernur, Bapak mereka juga,” kata Bupati Blora.
Niat mereka mereka minta tanda tangan SK nya itu oleh Bupati dan minta tunjangan pendapatan.
“Khusus untuk pendapatan sudah saya koordinasikan dengan Sekda, seperti UMR, nanti akan kita berikan melalui tahapan seleksi atau uji kompetensi,” ucap Bupati.
Dengan uji kompetensi ini Bupati ingin tahu bagaimana kualitas para GTT yang akan diberikan kenaikan tunjangan pendapatan.
“Repotnya, mau diuji kompetensi malah tidak mau. Padahal dengan uji kompetensi ini saya ingin tahu kualitasnya sesuai apa tidak dengan pendapatan yang akan kita berikan,” katanya.
Menurut Bupati, tidak mau memberikan kenaikan pendapatan jika tidak lolos uji kompetensi. Sebab kualitas pendidikan harus diutamakan.
Pada kesempatan yang sama Kepala Dinas Pendidikan, Hendi Purnomo, S.STP, MA menyampaikan bahwa secara teknis pihaknya memang sedang menyiapkan tahapan uji kompetensi untuk para GTT K2 maupun non K2 yang tidak lama lagi akan dilaksanakan.
“Kita sampaikan dahulu, bahwa guru-guru di lingkup Dinas Pendidikan ada yang ASN, PPPK, K2 dan non K2. Yang ada permasalahan adalah guru K2 dan non K2 atau GTT, khususnya untuk teman-teman yang di sekolah negeri,” jelasnya.
Mereka minta legalitas dan juga kesejahteraan. Tidak hanya di Blora saja, Kabupaten yang lain juga sama.
“Kami sudah melangkah, dari Disdik terkait legalitas teman-teman GTT K2 maupun non K2, Dinas Pendidikan akan segera melaksanakan uji kompetensi,” terangnya.
Menurutnya sudah disiapkan, termasuk kerjasama sudah dikomunikasikan dengan Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP), tinggal waktunya ini yang belum ditetapkan.
Pelaksanaan uji kompetensi, kata dia, tidak akan lama. Kemungkinan uji kompetensinya setelah tes CPNS bulan depan.
“Masih tarik ulur, namun kemungkinan besar uji kompetensi akan dilaksanakan setelah seleksi tes CPNS selesai dilakukan,” tandasnya.
Untuk uji kompetensi, kuota yang ikut, karena sesuai dengan kemampuan anggaran bisa mengikutkan GTT K2 maupun non K2 sekitar 1500 orang.
“Ada yang GTT, ada yang PTT. Kalau GTT minimal syaratnya harus S1, sedangkan PTT, SMA masih kita perbolehkan. Hal ini perlu saya sampaikan agar disosialisasikan,” katanya.
Setelah uji kompetensi, harapannya ada legalitas SK. SK yang dikeluarkan nanti menurut Hendi dari Pemerintah Daerah, bisa dari Bupati atau bisa SK atas nama Bupati melalui Kepala Dinas Pendidikan.
“Dengan SK itu nanti, saya yakin legalitas itu diakui. Yang belum masuk Dapodik, langsung masuk Dapodik,” ujarnya.
Yang belum punya NUPTK, diajukan NUPTK. Kalau ada waktu untuk seleksi PPG bisa ikut. Itu terkait legalitas.
Sedangkan terkait kesejahteraan, berdasarkan arahan Bupati akan diberikan kesejahteraan dari daerah.
Kesejahteraan yang selama ini diterima semoga bisa naik 100 persen hingga 200 persen. Kalau dulu yang diterima ada yang hanya Rp 250 ribu maka dengan uji kompetensi ini, yang lolos bisa naik lebih dari 100 persen meskipun nanti bertahap sesuai kemampuan keuangan daerah.
Menurut Hendi, memang masing-masing daerah mempunyai kebijakan masing-masing disesuaikan kondisi wilayahnya.
“Tapi kami berkomitmen untuk memberikan SK teman-teman GTT K2 maupun non K2 harus melalui uji kompetensi, itu sebagai dasar kami,” pungkasnya (Dinkominfo. Kab. Blora).