Pemerintah Kabupaten Blora menggelar rapat koordinasi (rakor) pengendalian pupuk bersubsidi dengan menggunakan kartu tani, Senin (9/11/2020).
Rakor dimpimpin Bupati Blora Djoko Nugroho didampingi oleh Kabid Prasarana dan Sarana Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah, Ir. Tri Susilarjo, wakil ketua DPRD, Siswanto serta Perwakilan dari Kejaksaan Negeri, di ruang pertemuan Sekretariat Daerah Blora.
Rapat tersebut dilaksanakan setelah melihat adanya permasalahan pendistribusian pupuk bersubsidi ke petani, dimana saat musim tanam ini banyak petani yang mengeluh tentang kelangkaan pupuk bersubsidi.
Setelah mendengarkan keluhan yang disampaikan oleh perwakilan berbagai pihak mulai dari petani, distributor hingga yang menyampaikan tentang permasalahan kelangkaan pupuk bersubsidi di pasaran, perwakilan distributor menyampaikan permasalahan distribusi pupuk bersubsidi ke petani terjadi karena adanya regulasi yang mengakibatkan distributor dan Kios Pupuk Lengkap (KPL) yang biasa disebut pengecer takut untuk mengambil keputusan.
Mendengar keluhan yang disampaikan, Bupati mengambil beberapa kebijakan tegas dan strategis, dimana sasaran utamanya adalah pketersediaan pupuk terutama yang bersubsidi dapat dinikmati petani untuk memperoleh hasil panen yang optimal.
Untuk para petani yang belum memiliki kartu tani dan sudah masuk ke Sistem elektronik Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (e-RDKK) harus segera dilayani oleh pengecer, dengan catatan mengisi form yang telah disediakan dimana form tersebut telah ditanda tangi, sehingga petani bisa segera menerima pupuk bersubsidi yang dibutuhkan dan pengecer tidak melanggar regulasi yang ada. Sedangkan untuk yang telah memiliki Kartu Tani tetapi belum masuk ke sistem e-RDKK untuk tahun ini belum bisa dilayani dikarenakan meskipun telah memiliki Kartu Tani belum tentua membutuhkan pupuk pada tahun ini, sehingga tidak mendaftar ke e-RDKK.
“Keputusan ini perlu saya tegaskan supaya tidak terjadi keruwetan dalam hal pendistribusian pupuk terutama yang bersubsidi," ucap Bupati Djoko Nugroho.
Bupati juga meminta kepada para distributor dan pengecer untuk mengoptimalkan pupuk bersubsidi dahulu dengan tujuan supaya petani dapat segera memulai masa tanam ini.
“Saya meminta para distributor dan pengecer tidak memaksakan pembelian pupuk non subsidi,” tandas Bupati.
Bupati juga menyampaikan bahwa pengawasan mengenai distribusi pupuk bersubsidi ini harus terlaksana dengan baik.
"Saya ingin sistem pengawasan distribusi pupuk bersubsidi mulai tingkat kabupaten, kecamatan sampai dengan desa harus terlaksana dengan baik, bukan hanya sebuah formalitas saja. Gunakan sumber dana yang ada dengan baik," kata Bupati.
Di akhir rakor, Bupati memerintahkan kepada para camat dan forkompimcam untuk segera melakukan pengecekan pupuk bersubsidi ke gudang-gudang di semua wilayah Kabupaten Blora.
Ada empat gudang pupuk bersubsidi, distributor sampai kepada pengecer yang melayani kebutuhan di wilayah Blora. Gudang pupuk bersubsidi yang berasal dari produsen berada di Blora, Ngawen, Randublatung dan Cepu.
"Saya minta para camat didampingi forkompimcam untuk segera melakukan pengecekan ketersediaan pupuk bersubsidi ke semua gudang produsen, distributor sampai pengecer, hasilnya segera laporkan ke saya, untuk secepatnya kita ambil langkah tepat," tegasnya.
Turut hadir dalam acara rakor ini adalah Forkopimda, anggota DPRD, Sekda Blora Komang Gede Irawadi, SE, Msi, Kepala Dinas Pertanian, Komisi B DPRD, Staf Ahli Bupati dan Asisten sekda, Camat se Kabupaten Blora, Perwakilan pupuk Pusri dan Petrokimia, ADM Perhutani se Kabupaten Blora, Distributor pupuk bersubsidi, Pengecer pupuk subsidi dan HKTI Blora.( Dinkominfo Kab. Blora/Tim Liputan Prokompim Blora)