Wakil Bupati Blora, H. Arief Rohman, M.Si memimpin Rapat Koordinasi Pemutakhiran Data Kemiskinan dan SLRT bersama Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD).
Rakor didampingi Sekda Komang Gede Irawadi, SE, M.Si, Plt. Kepala BAPPEDA, dan Kepala Dinsos P3A, Selasa (19/1/2021).
Dalam rapat yang digelar di Aula BAPPEDA tersebut, Arief Rohman yang juga Calon Bupati terpilih hasil Pilkada 2020, mengajak seluruh anggota TKPKD agar segera menyusun gebrakan dan terobosan baru untuk membantu warga miskin Kabupaten Blora yang jumlahnya pada akhir 2020 kemarin naik akibat dampak pandemi COVID-19.
"Gebrakan dan terobosan harus dilakukan untuk membantu saudara-saudara kita yang masih masuk kategori miskin. Ayo kita coba terobosan seperti Tim Gertak Trenggalek dan Sleman yang program kerjanya sudah diakui secara nasional untuk menekan kemiskinan daerah. Kita pelajari bersama, agar kedepan bisa untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat," ucap Arief Rohman.
Menurutnya, jangan sampai terdapat warga miskin yang kesulitan memenuhi kebutuhan pokoknya.
"Jangan sampai ada rakyat kita yang tidak bisa makan. BAZNAS kita optimalkan lagi, untuk ASN zakatnya terus diupayakan sebesar 2,5 %. Nanti untuk membantu bedah rumah, penanganan rakyat miskin sakit, dan bantuan modal kerja warga miskin," tambah Arief Rohman.
"Data menjadi kunci, untuk segera diperbaiki dan terus diupdate. Penyusunan data kemiskinan berbasis RT, dimulai dari lingkup sosial paling bawah. Pendamping dari semua OPD agar membantu dan mengawal sesuai kriteria yang telah disepakati bersama. Setelah basis data riil terpenuhi, nanti kita bersama sama menghadap Bu Menteri Sosial agar data terpadu yang terkoneksi dengan pusat bisa diubah sesuai sasaran," tutupnya.
Dari data itu disebutkan ada 103.730 penduduk miskin di akhir 2020, sedangkan pada tahun sebelumnya (2019) ada 97.860 penduduk miskin.
Dengan demikian ada penduduk miskin baru yang jumlahnya mencapai 5.880 jiwa.
Sedangkan persentasenya tahun ini penduduk miskin di Blora sebesar 11,96 persen, naik dari tahun 2019 yang hanya sebesar 11,32 persen.
Kenaikan ini diakibatkan terjadinya pandemi COVID-19 yang berdampak pada lintas sektor. (Tim Dinkominfo Blora/ Tim Media ARO).