Pemerintah Kecamatan se Kabupaten Blora menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) 2022 secara maraton sesuai dengan jadwal yang telah disepakati bersama.

Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika (Dinkominfo) kabupaten Blora Widodo, S.Pd, M.Pd, mewakili Kepala Dinkominfo Blora Drs. Sugiyono, MSi mengemukakan Musrenbang kecamatan adalah forum musyawarah yang dilakukan oleh stakeholders (pemangku kepentingan) kecamatan untuk mendapatkan masukan prioritas kegiatan dari Desa/Kelurahan.

Serta menyepakati kegiatan lintas Desa/Kelurahan di kecamatan tersebut sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja SKPD Kabupaten pada tahun berikutnya.

Dikatakannya, Dinkominfo Blora intensif dan aktif melakukan pemantauan dan memfasilitasi jaringan internet, mengikuti baik secara langsung maupun virtual di 16 Kecamatan se Kabupaten Blora.

"Musrenbang bertujuan untuk membahas dan menyepakati usulan rencana kegiatan pembangunan dari desa yang menjadi kegiatan prioritas pembangunan di Kabupaten," terangnya usai menghadiri Musrenbang Kecamatan Kradenan, Sabtu (20/2/2021).

Kemudian, menyepakati dan mengelompokkan kegiatan prioritas pembangunan desa yang berada di wilayah Kecamatan berdasarkan tugas pokok dan dan fungsi SKPD di kabupaten.

"Musrenbang merupakan sarana dan forum multi pihak dalam menentukan prioritas kebijakan pembangunan daerah serta berfungsi sebagai bentuk komunikasi para pemangku kepentingan dalam mencapai kesepakatan bersama mengenai kegiatan pembangunan pada tahun 2022," urai Widodo.

Musrenbang Kecamatan Kradenan diawali sambutan dan dibuka oleh Camat Kradenan Sutarso, S.Sos, M.Si.

Kemudian dilanjutkan paparan Kabid Fisik dan Prasarana BAPPEDA Blora Puji Ariyanto, S.Hut, M.Eng.

Hadir pada acara itu sejumlah anggota DPRD Blora Daerah Pemilihan Blora 3, Forkopimcam Kradenan, Dinas dan instansi terkait, tokoh masyarakat dan tokoh agama.

Musrenbang 16 Kecamatan se Kabupaten Blora dimulai 10 Februari 2021 di Kecamatan Blora dan Kunduran.

Disusul Kecamatan Todanan pada 11 Februari 2021.

Selanjutnya, Kecamatan Tunjungan, Bogorejo, Randublatung, Kedungtuban dan Ngawen melaksanakan Musrenbang pada tanggal 18 Februari 2021.

Berikutnya, pada 19 Februari 2021, Musrenbang kecamatan dilaksanakan di Jepon, Jiken, Japah dan Sambong.

Sedangkan tanggal 20 Februari 2021 dilaksanakan di kecamatan Kradenan, Cepu, Banjarejo dan Jati.

Sementara itu, pemerintah kecamatan Japah menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tahun 2022 di Aula Kantor Kecamatan Japah, Jumat (19/2/2021).

Camat Japah, Agus Puji Mulyono dalam laporannya menyampaikan beberapa hal yang ada di Kecamatan Japah yang belum di optimalkan dan perlu lebih ditingkatkan bersama dan sentuhan langsung dari pemerintah.

“Musrenbangcam ini merupakan hasil dari musrenbangdes, kami sebagai pemerintah daerah tentunya mengapresiasi usulan dari setiap desa yang tersebar di Kecamatan Japah,” ujar Agus.

Agus menambahkan, masih banyak permasalahan di alami Kecamatan Japah yang perlu dipertimbangkan dari pemerintah setempat.

“Dengan adanya musrenbangcam ini, kita bisa mengetahui apa keluhan dari tingkat desa sampaikan tingkat kecamatan. Termasuk permasalahan seperti infrastruktur jalan, khususnya Kecamatan Japah ini,” terang Agus.

Pada kesempatan ini, Camat Japah mengharap di seluruh elmen bisa bersinergi untuk perkembangan sampang mulai dari tingkat desa, kecamatan, sampai ke kabupaten dengan bersama-sama untuk memajukan Japah.

“Dan saya mengharap di seluruh desa untuk bersinergi untuk perkembangan Kecamatan Japah, mulai dari tingkat desa, kecamatan, sampai kabupaten,” harapnya.

Pada Musrenbang tersebut, dihadiri oleh anggota DPRD Kabupaten yang berasal dari Daerah Pemilihan (Dapil) 4. Diantaranya, Mustopa (PKB), Munawar (PKB), Eko Adi Nugroho (PDIP), Subroto (PDIP), Mutohar (Golkar), Sakijan (Nasdem), Moh Sahari (PKS), Donny Kurniawan (PPP), Yusuf Abdurohman (Demokrat).

Anggota Komisi B DPRD Kabupaten Blora, Munawar mendorong Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di daerahnya, mampu mengembangkan usaha lokak sesuai dengan potensi di masing-masing desa. Lantaran hingga saat ini, keberadaannya belum memberikan kontribusi besar terhadap peningkatan penghasilan desa.

Munawar mengungkapkan, BUMDes merupakan usaha binaan desa yang dihidupkan melalui pemanfaatan ADD maupun DD.

Menurut dia, sudah seharusnya mendapat perhatian dan tidak hanya mengandalkan kontribusi dalam pengelolaan yang bersifat kepada perdagangan.

“Saya mendorong penuh semua lembaga BUMDes yang sudah dibentuk di desa mampu mengerekan perekonomian masyarakat setempat guna kepentingan kesejahteraan,” kata Munawar.

Dikatakan, BUMDes merupakan lembaga usaha desa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintah desa dalam upaya memperkuat perekonomian desa dan dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa.

“Saya melihat peran BUMDes sangat besar sebagai penggerak perekonomian masyarakat desa sesuai dengan kekayaan potensi yang dimiliki wilayah desa,” kata dia.

Tidak hanya di Kecamatan Kradenan dan Japah, usulan, motivasidan paparan serta laporan senada juga mengemuka pada musrenbang di 14 kecamatan lainnya dengan menerapkan protokol kesehatan. (Dinkominfo Kab. Blora).