Blora – Sebanyak 60 ibu rumah tangga pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Kabupaten Blora mengikuti pelatihan Digital Enterpreneurship Academy (DEA) di ruang pertemuan Same Hotel Cepu.
Pelatihan DEA bertajuk “Cerdas Menabung untuk Ibu Rumah Tangga” diselenggarakan secara gratis oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Penelitian (BPSDMP) Kominfo Yogyakarta bekerjasama dengan Pemerintah Kabupaten Blora melalui Dinas Komunikasi dan Informatika (Dinkominfo), di tahun 2022.
Acara diselenggarakan terbagi dua kelas di ruang pertemuan Same Hotel Cepu selama dua hari, Rabu (9/3/2022) hingga Kamis (10/2022).
Penanggung jawab pelatihan DEA 2022 tahap ketiga Theresia Murti Herawati, mewakili Kepala BPSDMP Kominfo Yogyakarta Christiany Juditha, S.Sos, MA, dalam laporannya antara lain menyampaikan bahwa Kementeriam Kominfo sebagai leading sector bidang komunikasi dan informatika mempunyai peranan penting dalam menyiapkan program strategis.
“Salah satunya adalah Digital Enterpreneurship Academy (DEA) yang bertujuan menyiapkan Sumber Daya Manusia (SDM) unggul untuk mempercepat transformasi digital di bidang kewirausahaan dan pewirausaha digital, dengan target yang dilatih pada tahun 2022 sejumlah 60.000 orang,” jelasnya.
Adapun sasaran program ini untuk mencetak pewirausaha digital baru, peningkatan keterampilan atau upskiling pewirausaha digital maju dan pengembangan kewirausahaan digital di desa yang inklusif.
Pelatahin DEA kali ini dibuka secara langsung oleh Kepala Dikominfo Blora Pratikto Nugroho, S.Sos., MM.
Hadir pada acara tersebut, Fungsional Pengawas Ahli Madya Subkoordinator UMKM Bidang Koperasi Dindagkop UKM Blora Sri Rahardjo, S.E., M.M, mewakili Kepala Dindagkop UKM Blora, Kiswoyo, SH., M.Si.
“Jadi pelatihan DEA ini sudah yang ketiga kalinya dilaksanakan BPSDMP Kominfo Yogyakarta. Ada tiga daerah di Indonesia yang mendapatkan pelatihan ini, salah satunya adalah Blora. Jadi saya mohon para ibu rumah tangga bisa mengikuti pelatihan dengan baik,” kata Pratikto Nugroho.
Menurut Pratikto, adanya pandemi COVID-19 ini membawa dampak bagi Kominfo, karena adanya perubahan perilaku masyarakat dan kinerja Pemda, transformasi digital serta meningkatnya pemanfaatan ruang digital di berbagai sektor (sama dengan lebih 442%).
Untuk itulah, Pemkab Blora akhirnya membangun Command Center, sehingga bias mengambil kebijakan yang lebih mudah dari pimpinan daerah.
Pratikto menyampaikan Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Blora “Masyarakat Digital” yang mencakup Sarpras Jaringan Internet SDM dan Sistem Integrasi.
Adapun sistem integrasi digital yang di maksud adalah Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang ada dalam dashboard.
Free Hotspot/Free Wifi, Fasilitas bagi masyarakat Kabupaten Blora untuk mengakses konten-konten digital melalui internet.
“Data Analitik Sosmed, Memberikan kemudahan masyarakat untuk menyampaikan aspirasi, pengaduan, permintaan informasi dan Whistleblowing System,” terangnya.
E-office, Sistem Penyelenggaraan Administrasi Pemerintah Daerah yang bertujuan untuk menghasilkan sistem yang sanggup mengakomodasi pekerjaan-pekerjaan terkait pengadministrasian organisasi.
Kemudian, E-Sakip, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah secara elektronik (E-SAKIP) yang bertujuan untuk memudahkan proses pemantauan dan pengendalian kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Blora dalam rangka meningkatkan akuntabilitas dan kinerja Pemerintah Kabupaten Blora.
Berikutnya, E-Finance, Sistem informasi pengelolaan keuangan daerah yang mendukung penerapan transparansi dan akuntabilitas keuangan perencanaan Pemerintahan Kabupaten Blora.
“Selanjutnya, E-Commerce, Pengembangan bisnis berbasis digital yang menggunakan aktivitas promosi sebuah brand atau pun produk/jasa menggunakan media elektronik atau digital,” jelasnya.
Dalam kesempatan yang sama, Fungsional Pengawas Ahli Madya Subkoordinator UMKM Bidang Koperasi Dindagkop UKM Blora Sri Rahardjo, S.E., M.M, mewakili Kepala Dindagkop UKM Blora, Kiswoyo, SH., M.Si. menjelaskan dampak pandemi telah membuat setor UMKM m,enjadi stagnan.
“Eksesnya, mayoritas pelaku UMKM tidak bisa berkembang dan banyak berakhir pada kebangkrutan. Hal inilah yang membuat, pelaku usaha UMKM mengubah strategi penjualan melalui skema digitalisasi,” jelasnya.
Raharjo menyebut jumlah UMKM di Kabupaten Blora sebanyak 13.224 unit.
Dikatakannya, yang mempengaruhi keputusan seseorang untuk berbelanja online shopping yakni, kenyaman, kelengkapan informasi, ketersediaan produk dan jasa serta efisiensi biaya dan waktu.
Sedangkan tantangan pertama yang sering menghambat pelaku UMKM go digital adalah terbatasnya kemampuan dan pengetahuan mereka dalam memanfaatkan teknologi serta platform digital.
“Pelaku UMKM umumnya belum mengetahui cara mengunduh aplikasi untuk berjualan, mengunggah informasi dan foto terkait produk mereka. Oleh karena itu, silahkan bagi peserta pelatihan DEA agar bisa mengikuti pelatihan dengan sungguh-sungguh,” tuturnya. (Tim Dinkominfo Blora).