Pemkab Blora terus melakukan inovasi atau terobosan baru untuk meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan tahun 2023.
Setelah beberapa waktu lalu melaksanakan Musrenbang Keren (Kelompok Rentan) untuk menampung usulan pembangunan dari kelompok perempuan, anak, lansia dan disabilitas.
Kali ini, Rabu (23/3/2022), giliran untuk pertama kalinya Pemkab melaksanakan Musrenbang CSR.
Yakni musyawarah perencanaan pembangunan untuk menyusun kelembagaan dan usulan program penyaluran tanggung jawab sosial lingkungan perusahaan (TSLP) atau yang sebelumnya lebih dikenal dengan istilah CSR (corporate social responsibility).
Seluruh pimpinan perusahaan yang beroperasi maupun berdiri di Blora diundang dalam forum Musrenbang CSR ini.
Ada 75 peserta yang diundang berdasarkan data dari Bappeda Blora.
“Alhamdulillah atas arahan Pak Bupati, hari ini Pemkab Blora bisa melaksanakan Musrenbang CSR untuk pertama kalinya. Dari 75 undangan yang kita sebar, semuanya hadir untuk mengikuti acara ini. Hal ini menandakan bahwa seluruh perusahaan di Kabupaten Blora, baik plat merah maupun swasta berkomitmen untuk Sesarengan mBangun Blora,” terang Kepala Bappeda, A Mahbub Djunaidi, S.Pd., M.Si.
Hadir dalam acara, dari Exxon Mobil Cepu, Pertamina, Ademos Indonesia, PT. GMM, kalangan Perbankan, kalangan BUMN, hingga BUMD hingga lembaga penyalur zakat, serta LSM dan tokoh masyarakat.
Bupati H. Arief Rohman, S.IP., M.Si., yang hadir membuka acara ini menyampaikan terimakasih dan menjelaskan alasan diselenggarakannya Musrenbang CSR.
“Mungkin ini hal baru di Blora. Kami ucapkan terimakasih kepada seluruh tamu undangan yang hadir. Kami sadar, tugas pembangunan di Kabupaten Blora ini sangatlah banyak dan tidak mungkin hanya diselesaikan oleh Pemkab. Oleh sebab itu kami ajak teman-teman perusahaan yang ada di Blora untuk Sesarengan mBangun Blora, bergandengan tangan membantu masyarakat,” ucap Bupati.
Menurut Bupati, sesuai regulasi yang berlaku, setiap perusahaan atau badan usaha memiliki tanggung jawab sosial untuk lingkungan sekitarnya.
Sehingga hal ini diharapkan bisa didata dan diselaraskan dengan prioritas pembangunan yang ada. Agar program yang dilaksanakan perusahaan dalam rangka penyaluran CSR bisa mendukung upaya percepatan pembangunan atau pengentasan kemiskinan daerah.
Selama ini, kata Bupati, penyaluran CSR masih dilaksanakan oleh masing-masing perusahaan, yang terkadang sasarannya tumpang tindih dengan sasaran program pembangunan dari pemerintah.
"Kedepan kita ingin lebih tertata, indikatornya jelas, dan sasarannya tepat. Jika semula forum CSR diketuai Sekda, maka nanti akan kita rubah. Ketuanya kita serahkan kepada forum perusahaan yang ada. Sedangkan unsur pemerintah daerah hanya sebagai penyaji data dan pencatat atau sekretariatnya. Yang dalam hal ini Bappeda,” tambah Bupati.
Dari forum ini, Bupati berharap CSR bisa disalurkan untuk mendukung pembangunan infrastruktur, pemberdayaan perempuan, bantuan disabilitas, rehab RTLH, pembinaan UMKM dan lainnya.
Bupati juga menyerahkan piagam penghargaan untuk para pimpinan perusahaan yang hadir mengikuti Musrenbang CSR sebagai bentuk apresiasi dari Pemkab Blora.
Usai dibuka Bupati, kegiatan kemudian dilanjutkan dengan paparan proritas pembangunan 2023 oleh Sekda Komang Gede Irawadi, SE., M.Si., yang diharapkan bisa ditopang dengan program CSR dari berbagai perusahaan.
Selain itu, diisi juga dengan paparan dan diskusi penyusunan kelembagaan forum CSR Kabupaten Blora dengan narasumber Dra. Erni Februaria, M.Si., seorang penggiat Forum CSR dari Kota Yogyakarta, yang juga Diaspora asli Blora.
Turut hadir dalam acara ini, Ketua DPRD Blora, HM Dasum, SE., MMA., perwakilan TNI - Polri, dan Kepala Perangkat Daerah terkait. (Tim Dinkominfo/Prokompim).