Mewakili Bupati Blora H. Arief Rohman, S.IP, M.Si, Wakil Bupati Blora Tri Yuli Setyowati, ST, MM mengikuti penyampaian arahan dari Presiden Republik Indonesia Ir. H. Joko Widodo tentang aksi afirmasi Bangga Buatan Indonesia (BBI) kepada menteri dan kepala daerah, Jumat (25/3/2022) di Grand Hyatt Nusa Dua, Bali.

Presiden Joko Widodo menegaskan agar kementerian, lembaga, BUMN, hingga pemerintah daerah untuk mengurangi pengadaan barang secara impor dan mendorong penggunaan barang dalam negeri.

Meski demikian, saat ini dalam pengadaan barang dan jasa masih banyak yang masih impor dan belum memanfaatkan produk dalam negeri.

"Sedih saya, belinya barang-barang impor semuanya" ucap Jokowi.

Padahal pemerintah memiliki anggaran dalam jumlah yang sangat besar. Jika digunakan untuk membeli produk dalam negeri, nantinya dapat berkontribusi untuk pertumbuhan ekonomi.

"Bagaimana APBN, APBD, Anggaran BUMN itu bisa men-trigger pertumbuhan ekonomi kita sendiri, Caranya kita harus memiliki keinginan yang sama untuk membeli, untuk bangga pada buatan kita sendiri bangga buatan Indonesia," terang Presiden.

"Padahal kita memiliki pengadaan barang dan jasa anggaran modal pusat itu 526 triliun, daerah 535 triliun, lebih besar daerah, BUMN 420 triliun, ini uang besar sekali," ungkap Presiden.

Jelasnya, bila digunakan sebanyak 40 persen saja untuk produk dalam negeri itu dapat mendorong pertumbuhan ekonomi.

"Ini kalau digunakan kita tidak usah muluk-muluk dibelokkan 40 persen saja itu bisa men-trigger growth economy pertumbuhan ekonomi kita, yang pemerintah dan pemerintah daerah bisa 1,71 persen yang BUMN 0,4 persen," tambahnya.

Presiden menargetkan, agar penggunaan produk dalam negeri oleh jajarannya bisa mencapai angka 400 triliun di tahun ini.

"Kita hanya 40 persen dulu targetnya tidak banyak-banyak, sampai nanti Mei, tadi pagi saya cek baru 214 triliun," paparnya.

"Saya minta, saya tidak mau ditawar lagi urusan 400 triliun di Mei, segera dorong UMKM di daerah untuk masuk segera di e-katalog," paparnya.

Dijelaskan Presiden, dengan membeli produk dalam negeri nantinya akan memberikan dampak positif bagi masyarakat.

"Coba kita belokan semuanya kesini, barang yang kita beli barang dalam negeri berarti akan ada investasi , membuka lapangan pekerjaan. Tadi sudah dihitung bisa membuka 2 juta lapangan pekerjaan kalau ini tidak dilakukan," tegasnya.

"Penambahan pertumbuhan ekonomi sudah ada didepan mata kita," lanjutnya.

Sementara itu Menteri Koordinator Maritim dan Investasi, Luhut Binsar Panjaitan, menjelaskan bahwa aksi afirmasi belanja produk dalam negeri tersenut merupakan wujud nyata mendahulukan kepentingan domestik sekaligus mengurangi belanja impor.

"Ini merupakan kerjasama yang dilakukan 34 kementerian/lembaga 512 pemerintah daerah dan BUMN. Nanti akan kita lanjutkan lagi di Jakarta pada April minggu ke dua ketiga," tambahnya.

Lanjutnya, belanja pemerintah untuk PDN pada 2022 ditarget 400 triliun, namun akan terus untuk ditingkatkan.

"Tadi kami lapor kepada bapak kalau bisa kita tetap tingkatkan mungkin sampai 500 triliun pada bulan April nanti dan harus selesai pada 31 Mei sehingga angka pada pertumbuhan ekonomi bisa terlihat tahun ini," jelasnya.

Ditambahkan Luhut, dari hasil BPS kalau kita belanja 400 triliun tadi disampaikan bisa 1,61-1,7 persen dan akan menciptakan hampir 2 juta lapangan kerja.

Kemudian, Menteri Pariwisata Ekonomi Kreatif Sandiaga Uno dalam laporannya menjelaskan sampai dengan Februari 2022 Gernas Bangga Buatan Indonesia (BBI) telah mendorong pembukaan peluang usaha dan lapangan kerja baru.

"Sebanyak 5,5 juta UMKM artisan tambahan telah on boarding dengan total 17,2 juta unit di tahun 2021, angka ini mencapai 57 persen dari target 30 juta UMKM yang on boarding di tahun 2023, Kami optimis akan mencapai target tersebut tepat pada waktunya," papar Sandiaga.

Menteri Parekraf menyampaikan bahwa aksi afirmasi pembelian dan pemanfaatan PDN dalam rangka BBI oleh kementerian, lembaga, pemerintah daerah dan BUMN berpotensi meningkatkan transaksi pembelian produk dalam negeri sebesar 400 triliun rupiah pada tahun ini.

"Per hari kemarin penutupan Business Matching telah tercapai dan tercatat lebih dari 214,1 triliun rupiah dan Insyaallah akan terus meningkat bapak presiden jika kita kompak bekerjasama," tutupnya.

Sebelumnya, Wakil Bupati juga menghadiri acara Business Matching Pengadaan Produk Dalam Negeri (PDN) dan UMKM Tahun 2022, yang diselenggarakan pada 22-24 Maret 2022.

Kegiatan Business Matching tersebut diikuti peserta yang berasal dari perwakilan kementerian maupun lembaga, Pemerintah Daerah, dan industri serta para pelaku UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

Hadir mendampingi dalam kegiatan tersebut Asisten Administrasi Umum, Staf Ahli Bupati Blora, Kepala Dindagkop UKM, Kepala Dinperinaker Blora, Kepala Bagian PBJ Setda Blora.

Pemkab Kabupaten Blora ikut hadir melakukan desk dengan tim dari kementerian kaitannya dengan komitmen untuk penggunaan PDN dalam pengadaan barang dan jasa.

Wabup, saat ditemui usai kegiatan menyampaikan bahwa Kabupaten Blora siap menindaklanjuti arahan dari Presiden dan para menteri untuk meningkatkan penggunaan produk dalam negeri, khususnya di lingkungan pemerintah daerah.

"Pada intinya kami Pemerintah Kabupaten Blora akan menindaklanjuti arahan dari Bapak Presiden, bagaimana agar target nasional sebesar 400 triliun tersebut bisa tercapai, tentu perlu dukungan komitmen dari kementerian lembaga, dan kami pemda yang ada di daerah," jelasnya.

Disampaikan Wabup, pihaknya akan terus berkoordinasi dengan OPD terkait agar penggunaan PDN di Pemkab Blora dapat dilakukan secara optimal.

"Kami akan terus berkordinasi dengan OPD dan bagian terkait, khususnya yang menangani pengadaan barang dan jasa, juga mendorong kepada jajaran di Pemkab Blora untuk bangga dengan buatan dalam negeri, memanfaatkan PDN secara optimal, tentu sesuai dengan ketentuan yang berlaku" jelas Wabup.

Wabup Tri Yuli berkeinginan agar semakin banyak komponen produk dalam negeri yang digunakan oleh jajarannya. Jelasnya sudah sangat banyak produk dalam negeri yang berkualitas.

"Sejalan dengan Bangga Buatan Indonesia tentu kami juga ingin agar nantinya di lingkungan Pemkab Blora semakin banyak memanfaatkan PDN," terang Wabup.

"Karena menurut saya, saat ini sudah sangat banyak produk-produk lokal daerah yang berkualitas, yang memiliki daya saing dan bahkan sudah ekspor, dan tentunya ini bisa memenuhi kebutuhan kita," tambahnya.

Selain itu, Jelas Wabup, Pemkab akan terus berupaya agar semakin banyak pelaku UMKM di Blora bisa semakin berkembang. Termasuk dengan memfasilitasi dukungan pelatihan-pelatihan.

"Kita dari Pemkab terus mendampingi dan berupaya agar sektor UMKM di Blora ini bisa terus berkembang, bisa naik kelas, termasuk kita juga bantu fasilitasi pelatihan-pelatihan terkait digitalisasi karena ini juga penting," pungkasnya (Tim Dinkominfo/Prokompim).