Bupati Blora H. Arief Rohman, S.IP,M.Si menegaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Blora dengan berbagai stakeholder, berkomitmen untuk mewujudkan Blora sebagai Kabupaten Layak Anak (KLA).
Hal itu ditegaskan Bupati secara virtual dari Semarang mengawali kegiatan verifikasi lapangan hybrid kabupaten/kota layak anak tahun 2022 yang diselenggarakan secara hybrid oleh Kementerian PPPA, Selasa (21/6/2022).
Tidak hanya Bupati, melainkan mulai Wakil Bupati Blora hingga Ketua TP PKK Blora juga sampaikan komitmennya untuk mewujudkan Blora sebagai kabupaten layak anak.
Bupati Arief menyatakan, Blora sangat berharap bisa menjadi salah satu kabupaten yang memang layak anak. ‘’Seluruh stakeholder dari saya, Wakil Bupati, Forkopimda, PKK, Dinas terkait sampai kecamatan, hingga desa, berkomitmen Blora harus bisa menjadi KLA,’’ ucap Bupati Arief .
Diketahui, kegiatan verifikasi lapangan hybrid kabupaten/kota layak anak tahun 2022 dilakukan oleh Asisten Deputi Perlindungan Khusus Anak dari Kekerasan, Kementerian PPPA Ciput Eka Purwianti, S.Si. MA serta tim verifikasi.
Di kegiatan itu juga dihadiri oleh Kepala Dinas PPPA Provinsi Jawa Tengah Dra. Retno Sudewi, Apt,MSi,MM.
Sementara Ketua Gugus Tugas KLA Kab Blora, Mahbub Djunaidi menyampaikan paparannya di hadapan tim verifikator secara virtual dari Pendopo Rumah Dinas Bupati Blora.
Dijelaskan Bupati, terkait anak dan perempuan di Blora sudah ada regulasi yang mengatur. Diantaranya Perda yang mengatur tentang penyelenggaraan perlindungan perempuan, anak dan korban kekerasan, yakni Perda No. 3 tahun 2017.
“Dari perda tersebut juga akan diturunkan dalam bentuk Perbup dan peraturan yang lainnya,” ucapnya.
Terkait komitmen Blora sebagai kabupaten layak anak, lanjut Bupati, alokasi penganggaran terhadap pemenuhan hak anak di tahun 2022 sudah ditingkatkan. Bahkan naik hampir sepuluh kali lipat.
Selain dari APBD, terkait keberpihakan anak dan perempuan kita juga berasal dari CSR dan dari stakeholder lainnya.
Sementara untuk fasilitas-fasilitas yang ada, seperti halnya area bermain yang ramah terhadap anak dan disabilitas terus diperbaiki dan dibenahi.
Semua OPD terkait termasuk Dinas Pendidikan dan dinas yang berkaitan dengan anak terus memberikan pendampingan pada anak-anak di Kabupaten Blora.
“Kita juga memberi beasiswa untuk anak-anak yang sekolah dan yang mau kuliah, terutama yang berprestasi. Termasuk untuk anak-anak yang dari sisi ekonomi tidak mampu juga kita berikan beasiswa. Kita dorong, salah satunya adalah pemenuhan hak hak anak yang terkait dengan kesempatan anak melanjutkan sekolah,” jelas Bupati.
Bupati Arief menambahkan, Pemkab juga melakukan pendataan dan pendampingan bagi anak-anak yang putus sekolah di Kabupaten Blora.
Hasil dari tim pendataan untuk anak-anak yang putus sekolah itu akan didampingi mulai dari tingkat kecamatan sampai desa.
Keberadaan forum anak, Genre dan sebagainya, bagi Pemkab sangatlah penting. Maka kemudian, mereka juga dilibatkan dalam berbagai kegiatan dan forum.
“Forum Anak Blora kita minta aktif untuk memberikan dukungan. Forum anak ini penting, untuk itu kami meminta dari dinas, jajaran OPD termasuk PKK dari semua tingkatan untuk bekerja sama mendampingi adik-adik kita,” kata Bupati Blora.
Asisten Deputi Perlindungan Khusus Anak dari Kekerasan, Kementerian PPPA Ciput Eka Purwianti menyampaikan terima kasih atas komitmen Pemkab Blora dalam mendukung kabupaten/kota layak anak.
“Kami ucapkan terima kasih untuk komitmen dan implementasi yang luar biasa dari Pemkab Blora dalam mendukung perwujudan Indonesia layak anak dimulai dari Kabupaten Blora. Semoga semangat yang luar biasa ini terus terjaga, KLA itu adalah sistem pembangunan yang terintegrasi, terencana, dan berkelanjutan,” papar Asisten Deputi Ciput Eka. (Dinkominfo Blora/Prokompim).