Institut Pertanian Bogor (IPB) merintis didirikannya Sekolah Peternakan Rakyat (SPR) di Kabupaten Blora.
Hal itu sebagai tindak lanjut penandatanganan MoU antara Bupati Blora dengan Rektor Institut Pertanian Bogor (IPB) beberapa waktu lalu dalam rangka Sesarengan mBangun Blora di sektor peternakan.
Tim yang dipimpin Guru Besar Peternakan IPB, Prof. Dr. Ir. Muladno, MSA.IPU, menggelar sosialisasi kepada para Camat, Kepala Desa, dan petani peternak di hall pertemuan Hotel Al-Madina Blora, Jumat (19/8/2022).
Hadir langsung Bupati Blora, H. Arief Rohman, S.IP., M.Si., dan Wakil Bupati Tri Yuli Setyowati, ST., MM. Berikut Kepala Bappeda, Kepala Dinas Pangan Pertanian Peternakan dan Perikanan, dan jajarannya.
Prof. Muladno yang juga mantan Dirjen Peternakan Kementan itu mengaku senang bisa hadir di Blora. Pihaknya bersedia membantu pembangunan sektor peternakan yang menurutnya Blora memang mempunyai potensi besar.
“Setelah sejak dua tahun lalu berkomunikasi dengan Pak Arief, Pak Bupati, akhirnya kini saya bisa berjumpa langsung dengan beliau disini. Terimakasih Pak Bupati yang bulan lalu telah menjalin MoU dengan Pak Rektor IPB sebagai dasar program SPR ini,” ucap Prof. Muladno.
Menurutnya, peternakan menjadi sektor yang penting untuk mendukung terwujudnya kedaulatan pangan nasional. Sehingga sudah seharusnya para peternak kecil di pedesaan bisa memperoleh ilmu dan pendampingan untuk mengembangkan usahanya.
“Di Indonesia ini, sebagian besar kebutuhan daging nasional dipenuhi oleh para peternak kecil di berbagai daerah yang punya sapi 2 sampai 4 ekor," sambungnya.
Sisanya baru perusahaan peternakan dimana sapinya justru beli dari Australia.
"Maka jika kita ingin daulat daging, peternak desa-desa harus kita damping untuk berkembang. Salah satunya lewat SPR ini nanti,” jelasnya.
Sebagai pilot project, tahap awal ini menurutnya SPR akan dilaksanakan di Desa Palon, Kecamatan Jepon, dan Desa Pengkolrejo, Kecamatan Japah.
“Jadi nanti peternak rumahan di desa itu kita kumpulkan untuk belajar bersama, sekaligus praktik," terangnya.
Hal itu agar peternak bisa ikut membangun industri peternakan di wilayahnya sendiri.
Untuk pembiayaan program ini InsyaAllah dibantu IPB dan Kementan.
"Sedangkan untuk pelaksanaannya akan kita carikan skema pinjaman bunga rendah, seperti yang pernah disampaikan Pak Bupati,” tambahnya.
Prof Muladno meminta ada satu koordinator pelaksanaan pembentukan SPR di Desa Palon dan Desa Pengkolrejo untuk tindak lanjut ke depannya.
“Di dekat Blora ini juga ada SPR yang masih terus berjalan dan berkembang dengan baik. Yakni di Kabupaten Bojonegoro, tepatnya Kecamatan Kasiman. Mungkin nanti kita bisa melihat belajar kesana terlebih dahulu,” lanjutnya.
Pada kesempatan itu Bupati Arief Rohman menyampaikan terimakasih kepada Prof. Muladno dan tim yang beranggotakan para dosen IPB Bogor asli Blora, atas kesediaannya hadir memberikan ilmu peternakan kepada peternak lokal di Blora.
“Pak Kades, dan para peternak yang sudah hadir harus bersungguh-sungguh mengikuti program ini. Nek ra berhasil nanti tak coret, tidak akan dikasih bantuan program pengembangan peternakan atau lainnya," kata Bupati Blora.
Dikatakannya, harus sungguh-sungguh, apalagi program ini dibiayai oleh IPB dan Kementan. Sedangkan untuk modalnya kalau bisa nanti kita skema pinjaman bunga rendah.
"Kalau pinjaman itu ada tanggung jawab mengembalikan, namun kalau bantuan pasti habis tidak berkelanjutan,” papar Bupati.
Bupati Arief Rohman ingin agar potensi peternakan sapi di Kabupaten Blora benar-benar bisa berkembang untuk mendorong kesejahteraan para petani peternak.
“Selama ini masih banyak yang hanya sekedar rojo koyo. Hanya untuk tabungan saja kalau perlu dana dijual," ungkapnya.
Padahal, lanjut Bupati, kita punya populasi sapi terbesar di Jawa Tengah. Kita punya mimpi SPR ini nanti tidak hanya di Kecamatan Jepon dan Japah saja. Namun kedepan setiap Kecamatan bisa memiliki SPR.
"Jepon dan Japah ini harus sungguh-sungguh sebagai contoh awal,” sambung Bupati.
Dikatakan, pihaknya tertarik dengan SPR karena beberapa tahun lalu mendengar sukses story peternakan justru dari Kabupaten sebelah.
Sedangkan Blora yang punya potensi besar justru belum punya SPR. Oleh karena itu SPR di Blora harus bisa dijalankan dengan baik. Untuk penjualan hulu hilirnya, Pemkab juga telah menjalin MoU dengan PD Dharma Jaya DKI Jakarta.
Untuk diketahui Sentra Peternakan Rakyat (SPR) merupakan suatu kawasan tertentu sebagai media pembangunan peternakan dan kesehatan hewan yang di dalamnya terdapat populasi ternak tertentu yang dimiliki oleh sebagian besar pemukim di satu desa atau lebih, serta sumber daya alam untuk kebutuhan hidup ternak (air dan bahan pakan).
Di dalam SPR, terdapat Sekolah Peternakan Rakyat (Sekolah PR) yang merupakan sarana transfer ilmu pengetahuan dan teknologi untuk membangun kesadaran peternak dan mendorong tindakan kolektif.
Melalui SPR, peternak berskala kecil baik individu maupun yang sudah tergabung dalam kelompok atau asosiasi didorong untuk berkonsolidasi membangun perusahaan kolektif yang dikelola secara profesional dalam satu manajemen. Ini merupakan salah satu upaya untuk menjadikan peternak berdaulat dan memiliki posisi tawar lebih tinggi.
“Sapinya bisa berkembang dengan baik dan menguntungkan. Kotorannya bisa dimanfaatkan untuk pupuk organik," kata Bupati.
Jadi nanti pertanian organiknya juga harus jalan. Kedepan pertanian organik ini menjadi produk yang mahal dan banyak dicari orang. (DINKOMINFO BLORA/Prokompim).