Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Blora menggelar rapat paripurna dengan acara penyampaian keputusan DPRD tentang rekomendasi atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Blora Akhir Tahun Anggaran 2017.
Rapat paripurna dipimpin langsung Ketua DPRD Blora Ir. H. Bambang Susilo didampingi sejumlah wakil Ketua DPRD Blora di ruang rapat setempat, Senin (30/4/2018).
Wakil Bupati Blora H. Arief Rohman, MSi hadir bersama Sekda Blora Drs. Bondan Sukarno, MM.
Rapat juga dihadiri Unsur Forkopimda, Forkopimcam, pimpinan OPD dan anggota DPRD Blora.
Ketua DPRD Blora, Ir. H. Bambang Susilo mengemukakan berdasarkan ketentuan pasal 23 ayat 2 PP Nomor 3 tahun 2007, LKPJ yang dimaksud telah dibahas oleh DPRD Blora untuk dipergunakan pertimbangan dalam mengambil keputusan guna memberikan rekomendasi atau catatan strategis untuk perbaikan dan penyempurnaan penyelenggaraan pemerintahan pada tahun-tahun berikutnya.
“Rekomendasi secara khusus disampaikan kepada Bupati Blora dengan harapan dalam memimpin roda pemerintahan dan pembangunan ke depan dapat dijalankan lebih meningkat lagi,” kata Ketua DPRD Blora, Ir. H. Bambang Susilo.
Karena, kata Bambang Susilo, selaras dengan visi dan misi Bupati Blora, yaitu “Mewujudkan Masyarakat Blora yang lebih sejahtera dan bermartabat.
Lebih lanjut disampaikan, pembahasan LKPJ Bupati Blora Akhir Tahun Anggaran 2017 telah dilaksanakan dengan sungguh-sungguh, rasional dan proporsional.
“Dari hasil pembahasan terakhir yang telah dilaksanakan, Senin, 23 April 2018. DPRD telah dapat menyusun, bersepakat dan menetapkan rekomendasi,” tandasnya.
Sebelum diserahkan kepada Bupati Blora, DPRD menyampaikan ruang lingkup analisia Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) akhir tahun anggaran 2017 dalam lima kelompok katagori.
Yaitu, capaian indikator makro ekonomi dan sosial daerah, capaian indikator kinerja keuangan daerah, capaian indikator kinerja Visi dan Misi daerah.
Kemudian, capaian indikator dari sisi aspek, yakni aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum dan aspek daya saing daerah.
Selanjutnya, capaian indikator keinerja per Urusan.
Usai menerangkan secara detail catatan dalam rekomendasi, Ketua DPRD menyerahkan LKPJ akhir tahun anggaran 2017 kepada Wakil Bupati Blora Arief Rohman, MSi mewakili Bupati Blora Djoko Nugroho.
Usai menerima LKPJ akhir tahun anggaran 2017, Wakil Bupati Blora Arief Rohman, MSi dalam sambutannya antara lain menyampaikan terimakasih setingggi-tingginya kepada DPRD atas rekomendasi yang diberikan sebagai bentuk sinergitas dan komitmen antara eksekutif (Pemkab) dan DPRD dalam membangun Blora.
“Kami memperhatikan dengan seksama rekomendasi DPRD. Untuk selanjutnya, akan kami tindak lanjuti dengan seluruh jajaran eksekutif untuk perbaikan penyelenggaraan pemerintah daerah ke depan. Baik dari sisi perencanaan, penganganggaran dan pelaksanaan maupun pengawasan,” ujar Arief Rohman, Wakil Bupati Blora.
Ia mengatakan, Kabupaten Blora mendapatakan prestasi kinerja pemerintah daerah kabupaten se Indonesia dari Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia (Kemendagri RI).
“Bahwa di Jakarta di Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, baru-baru ini, atas dukungan kinerja dan kerja sama yang baik legislatif dan eksekutif, Kabupaten Blora mendapatkan prestasi kinerja pemerintah daerah kabupaten se Indonesia berdasarkan laporan penyelenggaraan pemerintah daerah,” jelasnya.
Dari 700 indikator, kata Wakil Bupati Arief Rohman, Kabupaten Blora menempati rangking 66, dengan skor 32.685 dari 397 kabupaten se Indonesia.
“Prestasi kinerja dengan status sangat tinggi dan mendapatkan bintang dua. Ini semua terwujud berkat dukungan kinerja jajaran eksekutrif dan legislatif. Ke depan berharap prestasi ini akan terus bisa ditingkatkan,” tandasnya. (Dinkominfo Kab. Blora).