Usai memantau beroperasinya kembali Bandara Ngloram, Cepu, Gubernur Jawa Tengah, H. Ganjar Pranowo, SH, M.IP, memimpin rapat koordinasi percepatan penanggulangan Kemiskinan di Blora dan Rembang tahun 2023.
Rapat yang berlangsung di Pendopo Sedulur Sikep, Sambongrejo, Kecamatan Sambong, Blora, Jumat (27/01/2023) itu, Ganjar menyampaikan pesan kepada Bupati Blora dan Rembang terkait penanganan kemiskinan ekstrim dan stunting.
Yakni, orang nomor satu di Jawa Tengah itu minta baik Blora maupun Rembang untuk mengawal, memonitor dan melaporkan secara mingguan penanganan kemiskinan dan Stunting ke Gubernur.
‘’Saya minta juga gerakan seoptimal mungkin partisipasi dari berbagai pihak bersama-sama melakukan intervensi kemiskinan ekstrim di wilayah masing-masing,’’ tandas Gubernur Ganjar.
Rapat yang dihadiri oleh Bupati Blora H. Arief Rohman, S.IP, M.Si dan Bupati Rembang H. Abdul Hafidz. Tampak hadir pula, jajaran Kepala OPD, Camat, hingga perwakilan kepala desa dari dua kabupaten tersebut.
Gubernur Jateng mengatakan SKPD diminta mengerjakan peran sesuai tupoksi dan program di lokus sasaran secara kolaboratif.
Camat diminta untuk mengkoordinasikan mekanisme intervensi tepat sasaran dan termonitor di desa wilayahnya.
Sementara itu, kades diharapkan memaksimalkan dana desa dan dana lainnya sesuai sasaran dan target secara bergotong royong, serta memprioritaskan warga miskin ekstrim yang sakit-sakitan, manula, hidup sendiri dan belum mendapatkan intervensi.
“Kemarin saya diperintah Pak Presiden, percepatan penanggulangan kemiskinan ekstrem di tahun 2024 harus selesai. Dan ini yang paling tahu datanya adalah kades,” ungkap Gubernur Ganjar.
Dalam rapat tersebut ditegaskan, data sangatlah penting untuk intervensi kemiskinan dan stunting yang tepat.
Dikatakan, data yang diinginkan itu dari warga masyarakat, karena dengan itu intervensi diharapan tidak keliru.
Ganjar mengapresiasi langkah Blora dan Rembang yang telah melakukan intervensi-intervensi untuk mengatasi persoalan kemiskinan dan stunting.
Salah satunya adalah bapak asuh, yang mengusung konsep gotong royong untuk penurunan stunting.
“Menarik, kades di Rembang dan Blora menjadi bapak asuh, kan tadi ditanya mengasuh berapa? dijawab saya mengasuh dua keluarga saya mengasuh tiga keluarga, ini pola gotong royong yang bagus sekali,” tandasnya
“Maka kita sampaikan sekarang kepada warga kepada kades, camat, agar diantara mereka bisa menunjukan data yang paling tepat sehingga nanti problem-problem yang muncul di desa baik individu maupun komunitas kita bisa selesaikan secara bersama-sama,” imbuhnya
Pada rapat yang sama, Bupati Blora H. Arief Rohman mengungkapkan, berkaitan dengan kemiskinan di Kabupaten Blora pada tahun 2022 cenderung mengalami penurunan bila dibandingkan tahun sebelumnya.
“Alhamdulillah tahun 2022 kemarin kemiskinan kita mengalami penurunan 0,3 persen dari 12,39 menjadi 11,53 persen dan kita juga bertekad pak gubernur sesuai dengan RPJMD kita, semoga nanti bisa turun di 10 persen,” papar Bupati
Pihaknya juga menyambut baik dukungan dan sinergi dari Pemprov dengan Pemkab Blora, salah satunya melalui program bantuan keuangan.
Dimana bantuan keuangan tersebut juga diarahkan untuk penanggulangan kemiskinan.
“Kami mohon arahannya supaya kemiskinan di Kabupaten Blora dan Rembang ini bisa mengalami penurunan di angka 10 persen,” papar Bupati Arief.
Di kesempatan itu, Wakil Bupati Blora Tri Yuli Setyowati, ST, MM yang juga ketua Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) di Kab Blora mengungkapkan bahwa Pemkab Blora berkomitmen serius dalam percepatan penurunan stunting, termasuk memperkuat data yang dimiliki.
“Kita TPPS kabupaten dan kecamatan sudah kita bentuk semua, jadi baduta dan balita lima tahun yang kena stunting kita sudah punya semua datanya komplit,” paparnya
Banyak intervensi stunting juga dilakukan oleh Blora dengan melibatkan peran berbagai pihak. “Intervensi sudah banyak kita lakukan, termasuk bapak asuh ini, kepala desa kami wajibkan untuk menjadi bapak asuh,“ pungkas Wakil Bupati Blora Tri Yuli Setyowati.
Saat di Blora, Gubernur Ganjar juga menyerahkan bantuan dalam rangka percepatan penanggulangan kemiskinan.
Di antaranya pembangunan unit biogas, pemasangan listrik murah bagi masyarakat tidak mampu, peningkatan kualitas RTLH, pembangunan gedung, bantuan Kartu Jateng Sejahtera, hingga bantuan Modal Usaha. (Tim Dinkominfo/Prokompim).