Pemerintah Kabupaten Blora melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) menggelar rapat koordinasi pembahasan penanggulangan bencana 2024 di wilayah Kabupaten Blora, Senin (25/3/2024),

“Terimakasih atas kerawuhan Bapak Ibu semuanya, walaupun ini bulan puasa mudah-mudahan ini membawa berkah untuk kita semuanya, yang mana kehadiran Bapak Ibu, bersatu membawa misi kemanusiaan,” kata Kepala Pelaksana Harian (Kalakhar) BPBD Blora Dra. Mulyowati, MM mengawali rakor di ruang pertemuan setempat.

Mulyowati menjelaskan untuk Kabupaten Blora sudah ada Surat Keputusan (SK), yaitu pada saat di tahun 2023 menetapkan status siaga darurat.

“Yaitu untuk bencana banjir, tanah longsor, angin topan di wilayah kabupaten Blora. Setelah banyak kejadian di Kabupaten Blora, maka di awal bulan Maret 2024, kita menetapkan untuk SK Bupati Blora, yaitu pembentukan Pos Komando Tanggap Darurat Bencana, yaitu untuk bencana banjir, tanah longsor, angin topan di Kabupaten Blora di tahun 2024,” kata Mulyowati.

Dijelaskannya, berdasarkan informasi dari BMKG untuk bencana kemarau/kekeringan 2024 yang diprediksi cukup pajang, maka pihaknya juga akan menetapkan SK Bupati terkait dengan pembentukan status siaga darurat untuk kekeringan,

“Insya Allah nanti juga akan mendirikan Posko Tanggap Darurat untuk bencana kekeringan tahun 2024,” tegasnya.

Kalakhar BPBD Blora menyebut secara teknis setelah dibentuk Posko Tanggap Darurat Bencana perlu ada petugas piket secara bergiliran baik dari TNI, Polri, Tagana dan relawan lainnya. Termasuk, setelah Lebaran 2024, akan mengintensifkan pelatihan peralatan kebencanaan.

Rakor di antaranya dihadiri perwakilan Forkopimda Blora, Dinas Kesehatan, Dinas Kominfo, Dinsos PPPA, Sat Pol PP, Camat se Blora, Sat Pol PP, PMI, Komunitas Relawan, Karang Taruna, RAPI, Rescue 99 Cepu. (Tim Dinkominfo Blora)