Pemerintah Kabupaten Blora menargetkan angka kemiskinan di wilayah setempat bisa turun sampai 9 hingga 10 persen. Demikian hal itu mengemuka dalam Rapat Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten Blora Tahun 2018 di pendopo rumah dinas Bupati Blora, Rabu (8/8/2018).
Ketua Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD) Kabupaten Blora, H.Arief Rohman M.Si yang juga Wakil Bupati Blora dalam laporannya menyatakan bahwa saat ini kemiskinan Blora trennya positif. Dari tahun ke tahun terus menurun sehingga perlu untuk terus ditekan agar berkurang.
“Kemiskinan di Blora dari tahun ke tahun terus menurun. Tahun 2015 kita berada di angka 13,52 persen, kemudian di 2016 turun 13,33 persen dan menjadi 13,04 persen atau 111.880 jiwa di 2017 kemarin. Berdasarkan RPJMD, tahun ini kami targetkan bisa sampai angka 11,2-11,7 persen. Sehingga pada akhir kepemimpinan Djoko-Arief nanti bisa mencapai 9-10 persen,” ucap H.Arief Rohman, M.Si.
Untuk mencapai target itu, menurut H.Arief Rohman M.Si, pihaknya tahun lalu telah memetakan satu desa miskin per kecamatan untuk dijadikan sasaran pengentasan kemiskinan dengan cara menjadikan desa miskin tersebut sebagai lokasi program pemberdayaan masyarakat dan pelatihan kerja.
Selanjutnya, tahun ini TKPKD menetapkan 6 desa termiskin di Kabupaten Blora untuk dijadikan sasaran pengentasan kemiskinan. Pasalnya pengentasan kemiskinan harus ada intervensi dari Pemerintah Kabupaten, tidak hanya pihak desa saja.
“Ada enam desa termiskin yang sudah kami petakan berdasarkan data BPS, yaitu Desa Sumber, Desa Mendenrejo, Desa Getas (Kecamatan Kradenan), Desa Pilang (Kecamatan Randublatung), Desa Sidomulyo (Kecamatan Banjarejo) dan Desa Ketileng (Kecamatan Todanan),” lanjut H.Arief Rohman M.Si.
Pada kesmepatan yang sama, Bupati Djoko Nugroho memberi respon dan menginstruksikan delapan kiat penanggulangan kemiskinan yang harus bisa dilaksanakan oleh seluruh stakeholder, baik unsur pemerintah maupun swasta.
“Yang pertama, saya ingin enam desa miskin yang disampaikan tadi dijadikan prioritas penanggulangan kemiskinan. Ayo kita kroyok bersama seluruh OPD. TKPKD harus bisa menurunkan kemiskinan hingga 9-10 persen di akhir masa jabatan saya,” ucap Bupati Djoko Nugroho.
Yang kedua, Bupati meminta seluruh BUMN, BUMD, BUMDes, BAZNAS Daerah dan perusahaan swasta bisa ikut membantu penurunan kemiskinan. Misalnya dengan mengucurkan CSR dalam bentuk pemberdayaan masyarakat di desa miskin.
Ketiga, meminta kalangan Perguruan Tinggi agar bisa meningkatkan program pengabdian masyarakat melalui Kuliah Kerja Nyata (KKN) sehingga bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.
“Saya senang, akhir-akhir ini banyak Perguruan Tinggi yang mengirimkan mahasiswanya ber-KKN di Blora. Saya berharap para mahasiswa ini bisa membawa perubahan di masyarakat desa dengan cara menggali potensi yang ada di desa,” lanjut Bupati.
Kemudian yang keempat, Bupati meminta kalangan Perbankan dan Koperasi harus mampu mengembangkan Program Dana Bergulir kepada pelaku UMKM di Kabupaten Blora.
Kelima, meminta Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD) untuk menginstruksikan seluruh Kepala Desa agar mengalokasikan minimal 10 persen dana desanya untuk program penanggulangan kemiskinan.
“Kepala Desa sibuk membangun fisik saja, lupa dengan pemberdayaannya. Padahal pemberdayaan masyarakat penting untuk menanggulangi kemiskinan. Tolong Dinas PMD untuk tegas, desa yang tidak menganggarkan 10 persen untuk pemberdayaan jangan dicairkan dana desanya,” tegas Bupati.
Selanjutnya yang keenam, Bupati meminta Dewan Riset Daerah harus mampu memberikan solusi yang tepat bagi permasalahan kemiskinan di Kabupaten Blora. Ketujuh, seluruh Kepala Desa diminta untuk memastikan Bantuan Pemerintah Non Tunai (BPNT), Rastra, KIP, dan KIS benar-benar ditujukan kepada masyarakat yang berhak.
Terakhir, Bupati meminta agar Dinas Pendidikan bisa mengupayakan dan meningkatkan program beasiswa untuk pelajar yang berasal dari keluarga berpenghasilan rendah.
“Jika semuanya bisa dijalankan, saya yakin tingkat kemiskinan di Kabupaten Blora bisa ditekan hingga 9 persen, bahkan lebih. Kita semua harus berkomitmen untuk ini,” kata Bupati.
Khusus di bidang kesehatan, Bupati meminta Dinas Kesehatan agar memprioritaskan pembangunan seluruh Puskesmas yang ada di Kecamatan dan daerah pinggiran.
Sementara itu, untuk pembangunan atau rehap Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) dari Dinas Perumahan Permukiman dan Perhubungan (Dinrumkimhub) tahun depan bisa diarahkan ke desa miskin yang telah dipetakan.
Kepala Advokasi Daerah Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) Republik Indonesia, Dr. Muhammad Arif Tasrif yang hadir dalam rakor, mengapresiasi upaya Pemkab Blora dalam menekan angka kemiskinan.
“Saya salut dengan komitmen Pak Bupati dalam menekan kemiskinan di Blora. Tidak ada satu pun kepala daerah yang boleh mengklaim keberhasilan pemerintahannya jika kemiskinannya belum bisa diturunkan,” kata Dr. Muhammad Arif Tasrif.
Dikatakannya, TNP2K yang berkedudukan di Jakarta siap membantu Blora untuk menekan kemiskinan ini.
“Apalagi Ketua TKPKD Blora, Pak Wabup H.Arief Rohman M.Si ini merupakan teman lama saat di Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal. Sehingga berharap ada komunikasi yang intens untuk penanggulangan kemiskinan ini antara daerah dengan TNP2K,” jelasnya.
Turut hadir dalam rakor tersebut Kepala Bappeda Jawa Tengah yang diwakili oleh Kepala Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya, Drs. Edi Wahyono M.Si.
Provinsi juga bersedia ikut mendorong pengentasan kemiskinan di Kabupaten Blora. Yang salah satunya terus membantu pembangunan infrastruktur jalan agar akses ekonomi semakin lancar.
Di tempat yang sama, Plt Kepala Bappeda Blora, Ir.Reni Miharti M.Agr.Bus menyebutkan bahwa rakor diikuti oleh 200 peserta yang terdiri dari Sekda, Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), para Kabag Setda, BUMD, BUMN, kalangan akademisi, perguruan tinggi, camat hingga perwakilan kepala desa. (Dinkominfo Kab. Blora/Tim).