Bupati Blora, Djoko Nugroho menginginkan pembangunan fisik reaktivasi Bandara Ngloram di Kecamatan Cepu bisa segera dimulai. Ditargetkan tahun 2020 mendatang beroperasi untuk pesawat terbang.
Demikian hal itu disampaikan dalam rapat masterplan bandara Ngloram yang dihadiri Kepala Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas III Trunojoyo, Indra Triyantono, sebagai satuan pelaksana pembangunan Bandara Ngloram dari Ditjen Perhubungan Udara Kemenhub RI di ruang pertemuan Setda Kabupaten Blora, Selasa (16/10/2018).
Bupati Djoko Nugroho menginginkan pembebasan lahan bisa segera dilakukan. Dalam waktu dekat akan melakukan konsultasi dengan Gubernur Jawa Tengah terkait pembebasan lahan pendukung di sekitar lokasi bandara.
“Saya minta revisi masterplan pembangunan bandara segera dilakukan dalam minggu-minggu ini. Masterplan ini akan kita gunakan untuk dasar pelaksanaan pembebasan lahan bersama-sama dengan Pemprov Jawa Tengah,” tegas Bupati.
“Mengingat ini sudah bulan Oktober, maka langkah pembebasan lahan harus segera disusun bersama dengan Pemprov Jawa Tengah. Nanti tim dari Pemkab akan minta waktu untuk presentasi di hadapan Pak Gubernur,” lanjut Bupati.
Saat ini, menurut Bupati, lahan yang ada baru untuk perpanjangan landasan pacu saja, sehingga menurut Bupati perlu pembebasan untuk akses jalan masuk dan terminal yang luasannya harus diperinci per tahapan dalam masterplan.
“Jika jadi nanti, saya ingin mengganti nama bandara yang tadinya hanya dinamai Bandara Ngloram karena letaknya di Desa Ngloram, menjadi Bandara Arya Penangsang. Arya Penangsang adalah Raja Kerajaan Jipang Panolan yang pusat kerajaannya tidak jauh dari Ngloram,” ucap Bupati.
Kepala Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas III Trunojoyo, Indra Triyantono, menyampaikan agar bandara bisa untuk mendarat pesawat jenis ATR-72, minimal pada tahapan awal ini ada pembebasan lahan seluas 6,2 hektar.
“Enam koma dua hektar ini bentuknya seperti apa dan posisinya bagaimana, harus dimasukkan dalam masterplan dahulu. Sehingga nanti dalam pembebasan lahannya bisa jelas. Karena pembebasan lahan dilakukan oleh Pemkab dan Pemprov,” ucapnya.
Ia menyampaikan bahwa tahun 2019 nanti pihaknya dari Unit Penyelenggara Bandar Udara Kelas III Trunojoyo telah menganggarkan anggaran sebesar Rp 40 milar dari APBN untuk melakukan overlay dan perpanjangan landasan. Sedangkan tahun ini sedang berlangsung proses pemagaran aset tanah bekas bandara lama.
Wakil Ketua Komisi D DPRD Jawa Tengah, H. Hadi Santoso, ST, MT yang ikut hadir dalam rapat ini menyatakan kesediaannya untuk mendukung dan mengawal proses pembangunan Bandara Ngloram di Kecamatan Cepu, Blora.
“Kami mewakili Pak Ketua Komisi D siap mendukung. Pada intinya DPRD Jawa Tengah siap membantu mengawal dan menyukseskan pembangunan bandara ini dalam hal penganggaran dana untuk pembebasan lahan yang akan dilakukan sharing antara Pemprov Jateng dan Pemkab Blora. Kita ketahui bersama bandara ini sangat potensial dikembangkan,” ujar Hadi Santoso.
Turut hadir dalam rapat tersebut, Wakil Bupati Blora, Wakil Ketua DPRD Blora, Sekda, Kepala Dinas Perhubungan Jawa Tengah, Kepala Dinrumkimhub, Bappeda Jawa Tengah, Bappeda Blora, dan OPD terkait lainnya. (Dinkominfo Kab. Blora).