Pemerintah Kabupaten Blora melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) pada menggelar rapat koordinasi (rakor) kesiapsiagaan menghadapi musim hujan. Rakor dibuka langsung oleh Bupati Djoko Nugroho, didampingi Sekda, perwakilan Polres dan Kodim 0721/Blora di ruang pertemuan Setda Blora, Kamis (18/10/2018).
Dalam arahannya, Bupati Djoko Nugroho, mengingatkan pentingnya kewaspadaan dan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana baik menjelang musim hujan maupun kemarau seperti saat ini melalui mitigasi bencana.
“Salah satu bentuk kesiapsiagaan bencana itu adalah melakukan mitigasi guna memperkecil resiko dampak bencana yang diprediksi akan terjadi. Lakukan terus pelatihan tentang mitigasi bencana kepada masyarakat, khususnya di desa-desa yang kali ini kerap terjadi kebakaran. Sedangkan ketika hujan tiba rawan terjadi banjir dan tanah longsor,” ucap Bupati.
Peserta rapat yang terdiri dari perwakilan OPD, Kecamatan dan organisasi kemasyarakatan seperti PMI, MDMC, Pramuka, RAPI, Tagana, Banser, Senkom dan relawan lainnya.
Bupati pun meminta kepada OPD terkait untuk mendirikan posko kewaspadaan bencana di wilayah yang berpotensi tinggi terjadi banjir.
“Mendirikan posko jangan menunggu setelah bencana terjadi. Namun dirikan sebelum bencana itu datang di wilayah yang memiliki kerawanan tinggi. Sehingga bisa memberikan mitigasi,” ujarnya.
Trantib yang ada di Kecamatan, lanjut Bupati, juga harus lebih aktif memberikan informasi kepada masyarakat. Banyak masyarakat kita yang masih mementingkan harta bendanya ketimbang keselamatan dirinya sendiri.
Terkait maraknya kejadian kebakaran di musim kemarau ini, Bupati meminta agar jumlah armada pemadam kebakaran ditambah untuk wilayah Randublatung dan Ngawen.
Pada kesmepatan yang sama, Sekda Komang Gede Irawadi SE, M.Si meminta agar mobil pemadam, tangki dan operator terus stand by setiap saat dan siap meluncur jika sewaktu-waktu terjadi bencana.
“Musim hujan dampaknya banyak seperti tanah longsor, banjir, dan puting beliung. Khusus untuk banjir, kekeringan dan kebakaran penanganannya perlu adanya penganggaran karena potensinya besar terjadi di Blora. Kalau bisa setiap Jumat semua bisa kerja bakti massal,” kata Sekda.
Perhutani juga diminta melakukan pendataan pohon tua sebagai salah satu bentuk mitigasi bencana, sehingga jangan sampai ada lagi korban yang jatuh akibat robohnya pohon tua tepi jalan raya di kawasan hutan.
“BPBD bisa aktifkan posko banjir dan posko siaga di titik-titik rawan bencana alam. Saya harap OPD mengkatifkan medsosnya lagi, sehingga monitoring bisa dilakukan lebih cepat, seperti twitter, facebook dan instagram,” lanjut Sekda.
Kepala Pelaksana (Kalak) BPBD Blora, Sri Rahayu menerangkan bahwa saat ini Blora masih mengalami kekeringan meskipun sudah beberapa kali turun hujan.
“Dari data yang ada, setidaknya ada 146 desa/kelurahan di 14 Kecamatan yang mengalami kekeringan. Upaya yang kami lakukan, droping air dari anggaran APBD sebanyak 500 tangki, dan karena merasa kurang minta tambahan dan mendapat 400 tangki. Tak hanya itu, kami juga ajak dunia usaha, donatur , ormas dll, dalam menyalurkan bantuan air bersih,” jelas Sri Rahayu.
Pihaknya sering mengalami kesulitan saat dropping air bersih karena jumlah armada truk tangki yang dimiliki BPBD hanya ada empat dan berharap tahun depan ada penambahan armada tangki air.
“Untuk musim.hujan diperkiran mundur, info dari BMKG bulan November baru hujan. Tapi terlepas dari perkiraan itu, sebagian wilayah Blora saat ini sudah hujan, semoga segera bertambah intensitas hujannya dan merata,” lanjut Sri Rahayu.
Menghadapi musim penghujan ini, pihaknya akan melaksanakan apel siaga, mengaktifkan posko siaga banjir dan mengidentifikasi tanggul kritis. (Dinkominfo Kab. Blora/Tim).