Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Blora, Jawa Tengah, mendeklarasikan Pembangunan Zona Integritas di lingkungan kerjanya menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM).
Deklarasi dipimpin Kepala DPMPTSP Drs. Purwanto, MM diikuti oleh seluruh jajaran pegawai dan disaksikan Sekda Komang Gede Irawadi SE, M.Si mewakili Bupati Djoko Nugroho di halaman kantor setempat, Rabu (5/12/2018).
Deklarasi diawali dengan menyanyikan yel-yel OSS (Oke Saya Siap), yakni siap melaksanakan pembangunan zona integritas secara bersama-sama, dan dilanjutkan penandatanganan piagam deklarasi oleh Kepala DPMPTSP di depan Sekda, dan disaksikan Plt Inspektur Kabupaten Blora.
“Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi ini memang sulit. Tapi kalau tidak dimulai dari sekarang, kapan lagi. Sebelum deklarasi dilakukan, dinas kami telah memasang lebih dari 50 kamera CCTV di sejumlah titik pelayanan maupun titik rahasia untuk mengontrol kinerja. Sehingga peluang KKN bisa diminimalisir,” terang Drs. Purwanto, MM.
Tidak hanya jajaran pegawainya saja yang diminta untuk mengikuti deklarasi pembangunan zona integritas, namun ibu-ibu Darma Wanita istri para pegawai DPMPTSP juga diundang untuk mengikuti acara tersebut.
“Sengaja kami undang ibu-ibu Darma Wanita untuk ikut deklarasi. Karena di tangan ibu-ibu inilah semua penghasilan suami diberikan. Saya minta ibu-ibu juga mengambil peran untuk mencegah korupsi dengan selalu menanyakan kepada suami darimana sumber uang yang diberikan. Biasanya kalau sama istri jujur, takut bohong,” lanjut Drs. Purwanto, MM disambut tepuk tangan tamu undangan.
Sekda Komang Gede Irawadi SE, M.Si dalam sambutannya mengapresiasi pelaksanaan deklarasi pembangunan zona integritas yang dilakukan DPMPTSP.
“Kami mewakili Bapak Bupati yang berhalangan hadir karena ada acara yang bersamaan, menyampaikan terimakasih atas diselenggarakannya deklarasi pembangunan zona integrasi di DPMPTSP. Maka sudah ada empat OPD yang melakukannya, dimana sebelumnya juga dilakukan RSUD Blora, RSUD Cepu dan Disdukcapil. Kedepan kami minta seluruh OPD bisa melaksanakannya, utamanya yang berhubungan dengan pelayanan masyarakat,” ujar Sekda.
Menurut Sekda, pada saat yang bersamaan Wakil Bupati H.Arief Rohman M.Si juga menghadiri acara penandatanganan Deklarasi Komitmen Implementasi Transaksi Non Tunai Pemerintah Daerah di Wilayah Provinsi Jawa Tengah yang dipimpin langsung oleh Gubernur Ganjar Pranowo bersama Bank Indonesia.
“Pemprov Jateng dan seluruh Pemda se Jateng sepakat melaksanakan transaksi non tunai yang salah satu tujuannya untuk mencegah potensi korupsi. Hal ini pun sudah dilaksanakan di Blora sejak awal tahun 2018 lalu. Kami ingin seluruh OPD bisa memiliki budaya kerja yang bersih dan transparan,” lanjut Sekda.
Di bidang pelayanan masyarakat, Sekda yang juga mantan Kepala BPPKAD ini meminta seluruh OPD untuk fast respon dalam menyikapi laporan masyarakat yang disampaikan melalui media sosial.
“Di era digital dan keterbukaan informasi seperti ini, masyarakat kita dengan mudahnya mengupload keluhan atau laporan melalui media sosial ketika mereka menjumpai permasalahan terkait pelaksanaan pemerintahan. Oleh sebab itu, kita harus cepat menanggapinya. Aktifkan kembali media sosial seluruh OPD, akan kita pantau,” tandasnya.
Acara deklarasi ditutup dengan penyematan pin Deklarasi Pembangunan Zona Integritas oleh Sekda kepada perwakilan pegawai DPMPTSP, dan dilanjutkan aksi tanda tangan massal oleh seluruh tamu undangan sebagai wujud dukungan kepada DPMPTSP dalam mewujudkan WBK dan WBBM.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut Plt Inspektur Kabupaten Blora, Kepala Dinas Perinaker, Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan, Kepala Dinporabudpar, Kepala Dinkominfo, Camat Blora, Camat Ngawen dan tamu undangan lainnya.
Sebelumnya pada bulan lalu, acara yang sama dilaksanakan oleh RSUD dr.R.Soetijono Blora, RSUD dr.R.Soeprapto Cepu dan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. (Dinkominfo Kab. Blora/Tim).